Jakarta (ANTARA News) - DPR menyoroti tingginya pajak progresif terhadap CPO (minyak sawit mentah) Indonesia yang masuk ke Perancis.

Hal tersebut mengemuka saat delegasi senator Prancis berkunjung ke DPR RI, Selasa.  Delegasi senator Prancis tersebut diterima Anggota BKSAP DPR Effendi Simbolon. Hadir mendampingi Effendi, Mindo Sianipar, Roem Kono, Ade Rezki Pratama, dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk.

Sementara delegasi senator Prancis dipimpin Jacques Gauter yang sekaligus menjadi Ketua Kelompok Persahabatan Indonesia-Prancis.

Pada pertemuan tersebut, para senator Prancis berupaya akan menghapus pajak  progresif CPO Indonesia tersebut, sebut laman dpr.go.id. Disebutkan, upaya itu menjadi momentum yang baik untuk saling menguatkan hubungan kedua negara.

DPR mengapresiasi komitmen para senator Perancis tersebut. “Kami apresiasi sikap parlemen Perancis soal pajak progresif ini,” ucap Effendi dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Perancis memberlakukan pajak tinggi untuk produk CPO Indonesia, karena Indonesia dinilai tidak menjalankan program pembangunan berkelanjutan berupa pelestarian lingkungan hutan. Banyak pohon ditebang untuk industry sawit Indonesia. Pandangan ini coba diluruskan oleh Indonesia. Pajak super ini ditetapkan oleh parlemen Perancis pada 21 Januari 2016. Pajak CPO Indonesia semula 300-900 euro/ton, kini diusahakan turun hingga  90 euro/ton.

Dalam pertemuan itu, delegasi senator Perancis juga menyampaikan, akan bertolak ke Riau untuk melihat dari dekat perkebunan kelapa sawit.

Tinjauan ini kelak akan menjadi bahan rekomendasi penting parlemen Perancis untuk menghapuskan pajak tinggi CPO Indonesia.

Para senator ini ingin meihat bagaimana Indonesia membangun produksi CPO sesuai program pembangunan berkelanjutan. Hutan-hutan industri Indonesia untuk produk kertas juga akan ditinjau.

Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016