"Saya mohon izin pasang tenda di lapangan yang sudah kosong sampai mereka dapat kompensasi dari DKI," kata Ratna saat bertemu dengan pemimpin DPRD DKI Jakarta, Senin.
Warga yang terkena penggusuran dan belum memiliki tempat tinggal dapat memanfaatkan tenda tersebut sambil menunggu kompensasi atas lahan mereka.
Ratna mengaku sudah meminta bantuan tenda ke beberapa instansi, termasuk kepolisian, untuk menampung warga sementara.
Pendiri Ratna Sarumpaet Crisis Center itu mencatat ada lebih dari 500 kepala keluarga yang terdampak penggusuran yang dilakukan pemerintah provinsi pada 11 April.
Sekitar 385 keluarga sudah turun temurun tinggal di sana, beberapa di antara mereka kini tinggal di perahu.
Ratna mendatangi DPRD untuk memfasilitasi warga Pasar Ikan agar dapat tinggal di lahan mereka tanpa ada ancaman.
Upi Yunita, salah satu perwakilan warga yang datang, tegas menyatakan bahwa mereka bukan pematok liar dan bahwa mereka memiliki girik atas tanah serta membayar pajak.
Ketua Tim Advokasi warga Akuarium Pasar Ikan, Sunandi dari Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), menyatakan kepemilikan tanah di daerah tersebut tumpang tindih dan sudah terjadi sejak lama.
Warga yang ia temui rata-rata sudah 30 tahun tinggal di daerah tersebut.
"DKI harus beri kompensasi, apalagi tidak ada sosialisasi," kata Sunandi.
Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan membuat surat rekomendasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penggusuran warga Pasar Ikan dan Luar Batang.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
