Washington (ANTARA News) - Badan penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI), Jumat mengakui melanggar undang-undang kebebasan pribadi dengan mengakses telefon perorangan, e-mail dan catatan keuangan selama penyelidikan teror. Direktur FBI Robert Mueller mensahkan laporan inspektorat jenderal yang menurut dia telah mengungkap adanya "kekurangan yang besar" dalam prosedur untuk mengawasi permintaan mengenai informasi pribadi. "Kami -- saya berbicara atas nama FBI sebagai lembaga -- menyetujui kesimpulan laporan dan rekomendasinya serta sudah mengambil langkah-langkah untuk merespon banyak rekomendasi tersebut," kata Mueller dalam konferensi pers. Dia merujuk pada penggunaan "surat keamanan nasional" oleh FBI yang mensahkan permintaan informasi mengenai anggota masyarakat seperti catatan telepon jarak jauh. Undang-undang "Patriot Act" yang disahkan menyusul peristiwa 11 September 2001 membuat FBI lebih mudah untuk mendapatkan surat keamanan nasional dengan alasan untuk menunjukkan hubungan-hubungan spesifik antara catatan yang diminta itu dengan terorisme. Laporan tersebut mengatakan para agen FBI terus memakai surat tersebut tanpa penyelidikan yang sah atau menyerahkan syarat dokumentasi. Mueller menggambarkan informasi yang dikumpulkan dari surat itu sebagai "halangan dalam penyelidikan kontra-terorisme dan kontra-intelejen kami" dan dia prihatin dengan temuan-temuan mengenai berbagai penyalahgunaan. "Kami sudah mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan ini," kata Mueller lalu menambahkan FBI sudah meningkatkan pemeriksaan atas koleksi-koleksi data dan menambah pelatihan untuk para agen. Dia menambahkan bahwa laporan itu "tidak mengungkapkan adanya pelanggaran yang disengaja" tetapi "menemukan kebingungan mengenai apa yang boleh dilakukan pihak berwenang." Menurut harian "Washington Post", Jumat, FBI mengeluarkan lebih dari 19 ribu surat seperti itu pada 2005. Laporan yang diamanatkan Kongres sehubungan keberatan-keberatan terhadap pemerintahan Presiden George W. Bush itu telah memicu kemarahan para anggota parlemen serta para pendukung kebebasan sipil. Laporan tersebut dipresentasikan di hadapan Kongres pada Jumat. "Laporan Departemen Kehakiman sendiri telah menegaskan tentang apa yang paling ditakuti rakyat AS mengenai Patriot Act," kata Senator Dick Durbin dari partai Demokrat. Pemeriksaan itu menemukan 22 pelanggaran internal FBI maupun pelanggaran atas pedoman Departemen Kehakiman jika ingan mendapatkan informasi tersebut." FBI berada di bawah departemen Kehakiman di mana inspektur jenderalnya melakukan audit tersebut. FBI segera mendapat kritik akibat kasus ini setelah sebelumnya dikritik akibat pengakuan para tersangka yang disiksa selama ditahan tanpa tuduhan di Kuba, Afghanistan dan Irak. Selain itu, terdapat lusinan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi AS yang menyerahkan informasi e-mail dan telefon kepada Badan Penasehat Kamanan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007