Operasi militer pemerintah Filipina yang gagal memberikan isyarat penting untuk membebaskan 10 WNI harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasiJakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta pemerintah mengambil jalur negosiasi dalam membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.
"Operasi militer pemerintah Filipina yang gagal memberikan isyarat penting untuk membebaskan 10 WNI harus mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan melalui jalur negosiasi," kata dia di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan apabila prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan 10 WNI maka jalur negosiasi adalah yang harus ditempuh.
Mahfudz mendorong Kementerian Luar Negeri untuk semakin mengintensifkan komunikasi antara penyandera dan perusahaan dalam usaha membebaskan sandera.
"Sejak hari kedua penyanderaan, perusahaan melakukan komunikasi dengan penyandera. Saya mendorong Kemlu mengintensifkan komunikasi, karena kewajiban pemerintah untuk mendampingi dan memfasilitasi dalam pembebasan," ujarnya.
Politikus PKS itu menilai opsi menggunakan kekuatan militer tidak memungkinkan diambil dan juga tidak menjamin keselamatan sandera.
Menurut dia, pemerintah Indonesia harus realistis dan mempertimbangkan opsi kemanusiaan dalam membebaskan 10 WNI.
"Peristiwa militer Filipina yang gagal membuktikan bahwa mereka tidak mampu, lalu bagaimana menjamin kalau militer Indonesia masuk lebih berisiko terhadap para sandera dan pasukan yang dikirim," katanya.
Dia menegaskan apabila jalur pemberian uang tebusan diberikan maka itu tidak menggunakan uang negara karena dana berasal dari perusahan tempat 10 WNI bekerja.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
