Vice President Public Relations Lapindo Brantas Inc Hesti Armiwulan, Rabu, mengatakan, pertemuan yang dilakukan dengan Bupati Sidoarjo tersebut hanya menyampaikan seputar rencana pengeboran yang sudah lama diagendakan, hingga persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
"Dalam pertemuan dengan Bupati Sidoarjo ini ingin menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dan permasalahan yang dialami oleh Lapindo mengingat Pak Saiful merupakan pejabat yang baru dilantik," katanya usai melakukan pertemuan.
Ia mengemukakan, sampai hingga saat ini Lapindo Brantas Inc sudah mentaati aturan yang sudah ada dibuktikan dengan Lapindo tidak melakukan aktivitas apapun.
"Kami tidak tahu sampai kapan akan dilakukan pengeboran. Meski izin yang sudah dikeluarkan SKK Migas pada tahun 2012 itu sudah dikeluarkan. Yang terpenting kami sudah mentaati peraturan pemerintah," katanya.
Ia mengatakan, terkait dengan masalah sosial, akhirnya kembali ke tahun tahun sebelumnya yang berdampak pada luapan lumpur di mana masyarakat akan meminta jaminan terhadap keamanan.
"Selama ini jika dilihat dari aspek teknis formal tidak ada masalah. Bahkan Lapindo menjamin secara prosedural terkait dengan rencana ini," katanya.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara Ali Masyhar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan hal yang senada.
"Dalam rapat tertutup tersebut kami hanya melihat data-data yang disampaikan pihak Lapindo. Dan kami belum memahami betul kapan pengeboran akan dilaksanakan," katanya.
Menurutnya, keputusan bukan ditangan Bupati, hanya saja bupati memiliki kewenangan, kepentingan dan kebijakan tertentu dalam hal apapun.
"Sejatinya kebutuhan gas bukanlah berasal dari SKK Migas, tapi kebutuhan bersama baik dari segi prosedur, kegiatan maupun yang lainnya," katanya.
Sementara Bupati Sidoarjo Saiful Ilah enggan menemui wartawan saat akan mengkonfirmasi terkait dengan pertemuan tersebut di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
