Ketua Umum DPP PKB H Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pergantian susunan dan struktur pimpinan F-PKB DPR dilakukan untuk mengoptimalkan berbagai capaian program kerja yang berorientasi kerakyatan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB beberapa waktu lalu.
"PKB telah mengikhlaskan Pak Helmy Faisal sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, maka kita berkewajiban mengisi kekosongan yang ditinggal Pak Helmy, dan melakukan pergantian struktur Fraksi PKB DPR RI," kata Muhaimin Iskandar.
Cak Imin panggilan akrab H Abdul Muhaimin Iskandar meminta pimpinan F-PKB yang baru untuk lebih cerdas, kreatif dan solutif dalam memperjuangkan rakyat dengan menggunakan tiga hak konstitusional yang melekat dan dimiliki DPR RI.
"Dengan begitu, kebijakan yang akan dikeluarkan F-PKB untuk kepentingan rakyat akan lebih sistematis, terukur dan terencana. Hasilnya pun akan bisa dirasakan langsung oleh rakyat," kata Cak Imin.
Adapun susunan pengurus F-PKB yang baru, Ketua F-PKB DPR RI Ida Fauziah, Wakil Ketua Fraksi H Agus Sulistiyono, Marwan Dasopang, KH Maman Imanul Haq, Siti Masrifah dan Yaqut Cholil Qoumas. Sekretaris Cucun A Syamsurijal, Wakil Sekretaris Eem Marhamah Zulfa, Mohamad Toha, Nihayatul Wafiroh dan Bisri Romly. Bendahara Bertu Meries, Wakil Bendahara Latifah Shohib, Rohani Vanath.
Sementara itu, Ketua F-PKB yang baru Ida Fauziah menegaskan, dirinya bukan lah orang baru dalam F-PKB lantaran sebelumnya pernah juga memimpin F-PKB. Namun, dirinya cukup kaget saat diminta Ketua Umum DPP PKB Cak Imin untuk kembali menahkodai F-PKB DPR RI.
"Tadinya saya merasa sudah cukup tua, tapi karena diberi amanah oleh ketua umum maka saya merasa menjadi muda lagi. Saya yakin dengan dukungan seluruh anggota fraksi, tugas ini akan mudah dijalankan," katanya.
Ida sapaan akrab Ida Fauziah menegaskan, tugasnya di F-PKB adalam meneruskan apa yang sudah dilakukan Helmy Faisal dengan baik, dan merumuskan keputusan Mukernas yang harus diimplementasikan dalam kegiatan fraksi.
"Bagaimana menerjemahkan keputusan mukernas ke dalam tiga fungsi yang dimiliki DPR RI, yakni pengawasan, anggaran dan pembuatan Undang-Undang," katanya.
Ida menambahkan, yang lebih penting lagi semua yang akan dijalankan dan dilakukan anggota F-PKB DPR RI harus bermuara pada kemenangan rakyat dan rakyat harus diuntungkan.
"Contoh sederhananya adalah bagaimana F-PKB memperjuangkan, bagaimana APBN kita dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarkat," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
