Bengkulu (ANTARA News) - Komisi IX DPR RI mengusulkan Kota Bengkulu sebagai percontohan penanganan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) secara komprehensif dengan melibatkan para pihak, termasuk Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wakil Ketua DPR RI, Syamsul Bachri saat kunjungan kerja memantau penanganan DBD di Bengkulu, Jumat mengatakan kasus DBD di daerah ini cukup mengkhawatirkan bahkan sudah berstatus kejadian luar biasa.

"Bengkulu salah satu daerah dengan kasus DBD tertinggi karena itu perlu penanganan komprehensif," katanya saat meninjau pasien DBD di RSUD M Yunus Bengkulu.

Usulan percontohan atau "pilot project" penanggulangan DBD itu setelah Anggota Komisi IX berdialog dengan petugas rumah sakit di daerah ini dan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

Menurut Syamsul, legislatif sudah mengalokasikan anggaran 5 persen untuk bidang kesehatan. Dengan anggaran tersebut seharusnya pelayanan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan lebih meningkat.

"Kami minta Badan Litbang Kementerian Kesehatan mencatat ini agar diprogramkan di pusat," ujarnya.

Lebih lanjut menurut dia, kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi IX ke Bengkulu untuk memonitor penanganan DBD di Bengkulu sekaligus mencari solusi penanggulangan yang cepat. Selain Bengkulu, Anggota DPR RI juga mengunjungi tiga provinsi lainnya yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Bali.

Data yang diterima Komisi IX, jumlah kasus DBD di Bengkulu sejak Oktober 2015 hingga 4 Februari 2016 mencapai 1.327 kasus dengan jumlah korban meninggal mencapai 27 orang.

Padahal menurut politikus Golkar itu, penyakit DBD dapat diantisipasi lebih awal sebab penyakit ini erat kaitannya dengan musim hujan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Siswanto mengatakan usulan Anggota DPR RI tersebut akan dikoordinasikan dengan bidang lain di kementerian itu.

"Kami menyambut baik usulan ini jadi nanti Bengkulu akan menjadi rujukan penanggulangan DBD," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia mengatakan selama ini alokasi anggaran untuk pencegahan penyakit menular DBD sangat minim.

"Sebagian besar anggaran untuk sosialisasi pencegahan kematian ibu dan bayi, sedangkan untuk penyakit menular sangat kecil," katanya.

Pewarta: Helti Marini Sipayung
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016