"Kita berharap timwas bisa membantu intelijen Indonesia, dengan mengetahui secara sedalam-dalamnya, kalau ada persoalan-persoalan di intelijen kita," kata dia kepada ANTARA News di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Menurut Nino, timwas bisa menjalankan fungsi advokasi sekaligus kritik bagi kinerja intelijen negara. Timwas, kata dia, misalnya menemukan masalah di anggaran intelijen, sehingga menganggu kerja bisa melakukan advokasi penambahan anggaran.
"Cara membantunya misalnya dengan mengadvokasi penambahan anggaran untuk intelijen, sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, membantu intelijen dengan cara mengkritik mereka kalau bekerja dengan tidak baik," tutur Nino.
Disinggung mengenai kinerja intelijen selama ini, dia menyoroti seputar lemahnya koordinasi intelijen antar lembaga.
"Menurut saya, kelemahannya itu ada pada koordinasi antar intelijen yang ada. Intel-intel kan di polisi ada, kejaksaan punya, tentara juga punya, BNN saja punya. Menurut saya, antar intelijen kita itu harusnya terhubung satu dengan yang lain," ujar dia.
"Kita berharap banyak pada timwas ini. Teman-teman di BIN juga welcome," pungkas Nino.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan Tim Pengawas Intelijen DPR, yang terdiri dari 14 orang, melalui Rapat Paripurna ke-17. Ke-14 orang ini antara lain, Mahfudz Siddiq (sebagai Ketua), Tantowi Yahya, Asril Tandjung, Hanafi Rais, TB Hasanudin, A Fernandez, Ahmad Muzani, Joko Pujianto, Budiyotastri, Syaiful Bahri Ansori, Ahmad Zainuddin, A. Dimyati Natakusumah, Supiadin Ari Saputra, dan M Arief Suditomo.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
