"Nama Ahok paling tinggi popularitas dan elektabilitasnya karena performance dari lembaga lain buruk," kata Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte dalam rilis hasil survei prapilkada DKI Jakarta di Jakarta, Senin.
Menurut dia, lembaga pemerintah daerah lain seperti DPRD dipersepsikan kurang baik oleh masyarakat yang akibatnya malah menaikkan tingkat popularitas Ahok.
Belum adanya lawan yang secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur juga menjadi faktor masih kuatnya posisi Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
CSIS menyebutkan Ahok menduduki peringkat satu dalam tingkat popularitas calon gubernur DKI Jakarta dengan afirmasi dari 94 persen responden.
Angka itu mengungguli figur lain yang muncul, seperti Tantowi Yahya (81 persen), Ridwan Kamil (71,25 persen), Abraham Lunggana (69,25 persen), Hidayat Nur Wahid (64,5 persen), dan Tri Rismaharini (63,75 persen).
"Sosok yang populer belum tentu disukai oleh pemilih," kata Philips.
Ahok juga menduduki peringkat pertama tingkat elektabilitas tertinggi sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan 45 persen suara responden. Ridwan Kamil menyusul pada posisi kedua dengan 15,75 persen dan Tri Rismaharini posisi tiga dengan 7,75 persen.
CSIS juga merilis tingkat kesukaan atau akseptabilitas dari nama-nama yang muncul. Tri Rismaharini menjadi figur dengan tingkat akseptabilitas tertinggi 85,54 persen, disusul Ridwan Kamil (85,54 persen), Basuki Tjahaja Purnama (71,39), dan Tantowi Yahya (66,25 persen).
Abraham Lunggana atau Lulung, yang memiliki tingkat popularitas 69,25 persen, justru rendah dalam segi elektabilitas (2,25 persen) dan akseptabilitas (28,15 persen).
Philips menyebutkan kepercayaan publik Jakarta masih cenderung menempel kepada individu sama seperti pemilihan gubernur 2012 lalu yang melibatkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
"Partai politik kurang mendapatkan trust dari masyarakat, yang kemudian mengarah ke calon independen," kata dia.
Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes menjelaskan, survei diselenggarakan pada 5-10 Januari 2016 dengan tujuan melihat peta politik masyarakat DKI Jakarta dan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Survei melibatkan 400 responden di lima kota di Provinsi Jakarta, namun responden di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak diikutsertakan karena pemilihnya tidak signifikan, kata Arya.
Pewarta: Calvinantya Basuki
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
