Jika Munas islah dapat segera berlangsung, maka persoalan Partai Golkar dapat segera selesaiJakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menilai pimpinan DPR RI berpihak jika menyetujui dan melantik Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR RI sebelum persoalan internal Partai Golkar selesai.
"Ade Komarudin diusulkan menjadi calon ketua DPR RI pengganti Setya Novanto oleh Partai Golkar hasil Munas Bali," kata Mahyudin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Menurut Mahyudin, pascaputusan Mahkamah Agung dan dicabutnya SK Menkumham yang mensahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, maka saat ini baik DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta maupun DPP Partai Golkar hasil Munas Bali sama-sama tidak sah.
SK Menkumham, kata dia, berisi diktum pengesahan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan mencabut SK DPP Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru.
"Kalau sekarang, Menkumham mencabut SKnya yang mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Jakarta, maka kembali ke Partai Golkar hasil Munas Pekanbaru," kata Mahyudin.
Persoalannya, kata dia, DPP hasil Munas Pekanbaru sudah domisioner sejak 31 Desember 2015, sedangkan DPP hasil Munas Bali belum disahkan oleh SK Menkumham.
Oleh karena itu, DPP Partai Golkar hasil Munas Bali belum berhak mengusulkan calon ketua DPR RI pengganti Setya Novanto.
Mahyudin mengingatkan pimpinan DPR untuk bersabar sampai Golkar menyelesaikan persoalan internalnya. Dia juga mengimbau seluruh elite Golkar untuk berkomitmen segera menyelenggarakan Munas islah demi menyatukan Golkar.
"Jika Munas islah dapat segera berlangsung, maka persoalan Partai Golkar dapat segera selesai," kata Mahyidin.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
