Jakarta (ANTARA News) - Di tengah wacana reshuffle kabinet yang surut di mata publik, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Seminar Bidang Budaya, Pariwisata dan Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar merekomendasikan DPP Partai Golkar untuk memperjuangkan pembentukan Departemen Kebudayaan Nasional guna memperbaiki citra Indonesia. "DPP Partai Golkar akan menyerahkan draft/rekomendasi tersebut kepada Fraksinya di DPR untuk diperjuangkan seiring dengan pembahasan RUU kepresidenan yang sedang dilakukan DPR," ujar Ketua Pengarah Pelaksana Rakornas dan Seminar Bidang Budaya, Pariwisata dan Pemberdayaan Wanita DPP Partai Golkar Drs Dharma Oratmangun Msi di Jakarat, Selasa. Rakornas berlangsung sejak 18 dan berakhir 21 Februari 2007. Dari berbagai pembicara, termasuk arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden, memandang perlu pembentukan Departemen Kebudayaan Nasional untuk membangun kembali citra Indonesia yang semakin runtuh pasca reformasi. "Secara tersirat dalam arahannya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut hal itu. Namun dia menginginkan usulan pembentukan Departemen Kebudayaan Nasional itu tidak atas dasar top down atau instruksi dari atas tetapi bottom up atau muncul dari bawah," kata Dharma yang juga Ketua Departemen Bidang Budaya dan Pariwisata DPP Partai Gokar itu. Urgensi pembentukan Depertemen Kebudayan pisah dari Depertemen Pariwisata/tersendiri adalah karena saat ini budaya bangsa di Indonesia tidak lagi menjadi lokomotif, tetapi hanya sekedar gerbong. Artinya, kebudayaan hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan berbangsa dan bernegara. "Padahal, kebudayaan adalah soko guru dari semua persoalan bangsa," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007