Siapa pun yang terlibat dan terbukti, kalau tidak dipecat maka harus mengundurkan diriJakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha meminta Mahkamah Kehormatan Dewan berani menuntaskan dugaan meminta saham PT. Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto dengan meminta pihak-pihak terkait seperti Presiden Joko Widodo yang diakui Novanto telah berbicara dengannya soal kontrak Freeport.
"MKD perlu memanggil pihak-pihak yang disebut misalnya Presiden Jokowi. Apakah benar Novanto berbicara dengan Presiden terkait Freeport Indonesia," ujar dia di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, agar proses di MKD berjalan secara tuntas dalam membongkar kasus itu, perlu dipanggil beberapa pihak yang terkait, selain Presiden Jokowi.
Syaifullah menyebut juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Setya Novanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid.
Menurut dia, dipanggilnya tokoh-tokoh itu agar putusan MKD komprehensif sehingga dapat diketahui siapa yang bermain saham dalam perpanjangan kontrak Freeport.
Menurut dia, kalau perlu Presiden, Wapres dan Ketua DPR dikonfrontasi sehingga kasus itu terbongkar.
"PPP ingin mengejar skandalnya mulai Presiden, Wakil Presiden, Menteri ESDM, Pimpinan DPR dan Muhammad Riza Chalid sehingga putusan MKD komprehensif," kata Syaifullah.
Dia menegaskan, PPP ingin mengejar dan menuntaskan dugaan skandal dalam perpanjangan kontrak Freeport Indonesia.
"Siapa pun yang terlibat dan terbukti, kalau tidak dipecat maka harus mengundurkan diri," tandas dia.
Syaifullah menyatakan PPP berkepentingan dalam soal perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia karena saat ini Indonesia sudah siap dalam mengelola tambang di dalam negeri sehingga tidak perlu dikelola asing.
"Saat ini Indonesia sudah sangat siap untuk melakukan penambangan secara mandiri sehingga untuk apa ada Freeport," ujarnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015
