"Kami mohon maaf kepada masyarakat Bali atas hal yang kurang berkenan dan semoga tidak menimbulkan polemik," katanya ditemui usai klarifikasi bersama sejumlah pihak di Denpasar, Kamis.
Ia mengharapkan pertemuannya dengan Sulinggih atau pemuka agama Hindu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta sejumlah pelaku pariwisata dan budaya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu tidak menimbulkan permasalahan lagi di masyarakat.
"Kita sudah damai dan tidak terjadi lagi hal seperti itu ke depan," ucap direktur salah satu perguruan tinggi swasta di Denpasar itu.
Pihaknya kemudian menyatakan akan ikut bahu membahu bersama komponen masyarakat lain membangun Bali di masa depan dengan berdasarkan potensi pariwisata yang saat ini ada.
Sementara itu Anggota DPD RI, Arya Wedakarna mengapresiasi klarifikasi yang diadakan oleh MES Bali tersebut terkait desa wisata syariah yang telah menimbulkan polemik luar biasa sejak beberapa hari terakhir di masyarakat itu.
"Kami sudah dengar permohonan maaf dari MES Bali dan sudah ada penjajakan dan kerja sama mutual di masa depan," katanya.
DPR, PHRI, dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), kata dia, sudah berkomitmen menyatakan bahwa masalah tersebut telah selesai yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Sebelumnya pada Senin (16/11) atau 10 hari yang lalu saat pelantikan pengurus MES Bali, Ketua MES Pusat, Muliaman D Hadad yang juga Ketua Dewan Komisioner OJK saat itu, terlontar wacana untuk mengembangkan potensi wisata syariah di Bali oleh pengurus baru organisasi tersebut.
Wacana itupun menimbulkan polemik luar biasa dari komponen masyarakat Bali termasuk Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang menolak adanya wacana tersebut.
Pewarta: Dewa Wiguna
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
