Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia sepakat memberikan pinjaman 123 juta dolar AS bagi penguatan kapasitas petani melalui proyek Teknologi dan Informasi Pertanian, yang akan membantu 400 ribu keluarga petani memperbaiki produktivitas dan pendapatan hingga 5 tahun ke depan. Siaran pers Bank Dunia dalam situs resminya, Rabu, menyatakan proyek yang akan dilaksanakan Departemen Pertanian itu akan mendorong pembangunan sistem layanan pertanian berorientasi pasar, yang berbasis pada kerjasama kelompok petani, lembaga publik dan perusahaan swasta. Nilai 123 juta dolar AS itu terdiri atas pinjaman International Development Assistance (IDA) 60 juta dolar AS (masa tenggang 10 tahun dan jatuh tempo 35 tahun), dan pinjaman International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 32,8 juta dolar AS (masa tenggang 5 tahun dan jatuh tempo 20 tahun). Sedangkan sisanya merupakan dana pendamping dari pemerintah Indonesia. Proyek tersebut akan segera dimulai pada Mei 2007 dan sebagian pinjaman 41 juta dolar AS akan digunakan untuk memperkuat penyampaian layanan pertanian melalui pembangunan kapasitas bagi kelompok-kelompok petani dan mendukung program hibah berbasis petani. Proyek itu sendiri merupakan upaya penting pemerintah untuk merevitalisasi sektor pertanian. Penguatan kapasitas petani melalui perbaikan jaringan informasi, penciptaan komunitas agribisnis, serta peningkatan hubungan antara riset dan implementasi yang akan menghasilkan perbaikan diversifikasi, peningkatan pendapatan petani dan kompetisi sektor pertanian. Hal itu, menurut Bank Dunia, akan membantu mencapai target pertumbuhan sektor pertanian 3,9 persen dan mendorong diversifikasi pertanian. "Memperbaiki produktivitas pertanian mungkin menjadi ukuran utama pengurangan angka kemiskinan. Proyek ini akan dapat membawa inisiatif publik dan swasta, serta teknologi komunikasi yang ramah petani," kata Country Director for the World Bank Indonesia, Andrew Steer. Tujuan ini kini didukung oleh UU No.16/2006 yang akan memperbaiki layanan pertanian publik dan memperkuat komunitas pertanian Indonesia untuk memiliki suara yang lebih besar dalam proses ini. "Proyek ini memberi kesempatan untuk memperbaiki penyampaian layanan pertanian dalam sistem yang lebih dinamis, bagi sektor publik dan swasta, untuk meningkatkan kompetisi sektor pertanian Indonesia di pasar internasional," kata Shobha Shetty, Sr., ekonom di bidang pembangunan pedesaan, sumber daya alam, dan lingkungan di Indonesia. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Deptan, Ato Suprapto, mengharapkan bantuan dari Bank Dunia tersebut bisa menambah jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sekitar 1000 hingga 1200 unit di kecamatan-kecamatan. "BPP-BPP tersebut dilengkapi dengan teknologi modern seperti internet sehinggqa para penyuluh akan lebbih maju," katanya. Ato menyatakan saat ini di seluruh Indonesia terdapat sekitar 5.815 BPP, namun banyak diantaranya yang tidak memiliki kantor sendiri dan menumpang pada instansi lain. Dia mencontohkan di Kabupaten Magelang Jawa Tengah terdapat 21 BPP namun baru empat BPP yang memiliki kantor sedangkan yang lain masih bergabung di kantor kecamatan. Dia mengatakan bantuan dari Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk menambah BPP di 71 kabupaten yang tersebar di 18 propinsi. (*)

Copyright © ANTARA 2007