Sukabumi (ANTARA News) - Tingkat hunian hotel dan obyek wisata Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) mengalami penurunan yang drastis sebagai dampak banjir Jakarta. "Biasanya setiap akhir pekan tingkat hunian hotel mencapai 50 hingga 60 persen, namun akibat banjir di Jakarta tingkat hunian hanya mencapai 20 persen," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukabumi, Dadang Hendar kepada wartawan, di Pelabuhan Ratu, Senin. Menurut dia, kondisi itu menyebabkan kondisi pariwisata di Kabupaten Sukabumi kembali ke titik nadir seperti terjadi pada isu tsunami beberapa tahun yang lalu. Ia mengatakan, dampak banjir di Jakarta menyebabkan para wisatawan domestik membatalkan kunjungannya ke Sukabumi. "Banyak pengunjung dari Jakarta yang menunda ke Sukabumi karena mereka terfokus pada musibah banjir," katanya seraya menyebutkan jika dibandingkan dengan isu tsunami beberapa tahun yang lalu secara rata-rata dampak yang ditimbulkan hampir sama. Isu tsunami, katanya, menyebabkan tingkat hunian hotel di daerah selatan Sukabumi mengalami penurunan drastis hanya 10 persen, tapi daerah utara tidak terpengaruh. Sedangkan dampak banjir, walaupun masih bisa mencapai 20 persen tapi dirasakan dampaknya sangat signifikan, baik di daerah selatan dan utara Kabupaten Sukabumi. "Saya khawatir kondisi ini akan terus berlanjut, tapi mudah-mudahan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan kondisi pariwisata di Sukabumi kembali normal seperti sebelumnya," kata Dadang Hendar, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi. Guna menghadapi berkurangnya tingkat hunian hotel dan restoran, kata dia, para pengusaha melakukan promosi berupa pemberian potongan harga (diskon) di Jakarta untuk menarik para pengunjung ke Sukabumi. Sementara itu, Sekretaris PHRI Kabupaten Sukabumi, Ahmad Rizal mengatakan, dampak banjir juga dirasakan oleh para pengusaha di Kabupaten Sukabumi karena para pengusaha mengalami kesulitan ketika akan melakukan ekspor melalui Jakarta, akibat terhambat transportasi yang terkena banjir. "Kerugian terjadi ketika `order` terlambat dilakukan dan klaimnya lebih besar dari pada nilai kontrak," katanya seraya menambahkan kondisi itu terjadi karena pemerintah memfokuskan seluruh kegiatan bisnis di Jakarta.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007