"Tapi dengan catatan perlu adanya realokasi anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp40,3 triliun kepada program padat karya. Jangan rakyat disuruh bersaing untuk mendapatkan dana PMN," kata Masinton di Jakarta, Kamis.
Kebutuhan rakyat lebih besar dibanding kebutuhan BUMN.
"Kebutuhan rakyat lebih diutamakan dibanding kebutuhan BUMN. Menteri Rini Soemarno harus paham program Nawacita Presiden," ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemy Francis menolak RAPBN 2016 bila pemerintah tidak segera merevisi PMN, pajak.
"Kalau pemerintah tak segera revisi PMN, pajak, kita tolak RAPBN 2016. Satu saja tak direvisi, kita akan tolak," kata Fary Sementara itu Tim Perumus RAPBN 2016, Syaifullah Tamliha menyatakan, bila sebuah fraksi menolak PMN ataupun pajak, maka sama artinya menolak RAPBN.
"Bila ada satu poin, misalnya menolak PMN, maka sama artinya menolak RAPBN secara keseluruhan meskipun penolakan disertai dengan catatan," kata Tamliha.
Saat ini mulai berlangsung pandangan mini fraksi yang selanjutnya akan diambil keputusan tingkat I (keputusan Banggar). Keputusan tingkat I ini akan dibawa ke rapat paripurna besok (30/10) pukul 09.00 WIB untuk diputuskan menjadi APBN 2016.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
