"Perusahaan migas dan tambang di wilayah itu bisa menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu warga korban asap," kata Syaikhul lewat keterangan pers, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan perusahaan yang kegiatan usahanya berasal dari sumber daya alam wajib membantu lewat dana CSR. Ini amanat PP No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Jika ada perusahaan yang menolak, kata Syaikhul, DPR dapat memanggil perusahaan tersebut.
"Krisis asap sudah sangat parah, tidak ada alasan perusahaan-perusahaan tersebut menghindar. Kalau perlu akan kita panggil ke Komisi VII DPR untuk diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, kami mengajak semua pihak untuk terlibat, kasihan rakyat. Kami minta menteri ESDM dan kepala SKK Migas turut mendorong ini," katanya.
Menurut dia, bencana kabut asap yang melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan terbilang sangat parah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan sekitar 43 juta jiwa terpapar kabut asap selama tiga bulan lebih. Terdapat juga 12 korban jiwa meninggal akibat bencana asap.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
