Ia memaparkan bahwa dari aspek politis, meminta maaf akan menempatkan pada pihak yang salah. "Akan mengesankan kita yang salah," ujar Soenmandjaja disela Training of Trainer (TOT) 4 Pilar MPR di Bogor, Jumat.
Sementara dari aspek hukum, katanya, dalam HAM akan berkonsekuensi pada apa yang akan diberikan pada korban, baik itu materi maupun finansial.
Menurut Soenmandjaja, pergulatan politik yang menimbulkan korban bukan hanya dengan PKI namun juga dengan pihak atau kelompok lainnya. "Terus apa kita juga akan meminta maaf pada pihak atau kelompok yang lain," ucapnya melalui siaran pers MPR.
Ia menegaskan bahwa sikap dasar bangsa Indonesia soal komunis sudah diatur dalam Ketetapan No. XXV/MPRS/Tahun 1966. "Jadi negara sudah jelas mempunyai sikap," ungkapnya.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015
