"Karena itu Kemenag RI sebagai penyelenggara perlu diberikan apresiasi. Meski dengan berbagai catatan seperti persoalan bus mogok, pelayanan kurang maksimal akibat banyak petugas haji yang kurang profesional. Menteri Agama harus melakukan evaluasi atas persoalan yang muncul.," kata Khatibul Umam Wiranu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Namun demikian, dalam penanganan musibah saat penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia tampak tidak siap.
"Salah satu penyebab utamanya dikarenakan daya tawar pemerintah Indonesia lemah di hadapan Kerajaan Saudi Arabia," kata politisi Partai Demokrat itu.
Ia menambahkan, Pemerintah RI ke depan juga harus bisa melakukan negosiasi secara sejajar dengan pemerintah Arab Saudi. Harus dicari cara agar pemerintah RI dapat melayani jamaah haji dengan baik. Terutama soal transportasi untuk jemaah.
"Karena dalam praktiknya, travel haji dari pihak swasta dari Indonesia mampu memberi pelayanan dengan baik kepada jamaahnya. Kalau memang pemerintah tidak mampu, opsi swastanisasi penyelenggaraan haji menjadi alternatif solusi," sebutnya.
Ditambahkannya, selama sepekan pelaksanaan ibadah haji yakni tanggal 7-14 Dzulhijjah (puncak ibadah haji di Arafah dan Mina), tidak ada lagi peran pemerintah Indonesia dalam penyelenggaran ibadah haji. Karena seluruh kewenangan diambilalih oleh pemerintah Arab Saudi (Muassasah).
"Situasi ini jelas menyulitkan jemaah haji dari Indonesia. Persoalan yang muncul di lapangan saat wukuf di Arafah, tidak dapat diatasi dengan cepat. Karena memang semua peran penyelenggaraan diatasi oleh Muassasah," sebut Khatibul.
Dirinya juga menyarankan agar Menteri Agama dapat melanjutkan upaya terobosan yang pernah dilakukan Kemenag sebelumnya, khususnya di tujuh hari selama puncak ibadah haji yakni adanya peran pemerintah RI dalam melayani jamaah. "Tidak seluruhnya diurus oleh pihak muassasah," imbuh dia.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
