Jadi, dengan potensi yang ada, harus mampu membuat terobosan karena biaya infrastruktur, seperti bandara, dermaga, jalan, dan listrik, itu mahal dan perlu waktu lama,"Magelang (ANTARA News) - Pemerintah daerah harus mempunyai kreativitas dalam menggali potensi wisata dengan sumber daya yang ada dan tidak perlu menunggu kelengkapan infrastruktur tersedia, kata anggota Komisi X DPR RI Krisna Mukti.
"Jadi, dengan potensi yang ada, harus mampu membuat terobosan karena biaya infrastruktur, seperti bandara, dermaga, jalan, dan listrik, itu mahal dan perlu waktu lama," katanya di sela Konferensi Nasional Tata Kelola Destinasi di Magelang, Jawa Tengah, Selasa.
Saat ini wisata petualangan atau "adventure", kata dia, makin diminati, khususnya wisatawan asing.
"Mereka menyukai tantangan seperti naik motor trail menembus jalan berbatu, naik rakit untuk menyebrangi sungai, dan tinggal di rumah penduduk dengan penerangan obor," katanya.
Oleh karena itu, daerah yang mempunyai infrastruktur terbatas tidak perlu berkecil hati.
"Jadi, kalau yang baru tersedia ke lokasi eksotis itu hanya jalan batu, ya, siapkan motor trail. Demikian pula, kalau tidak ada jembatan, perlu disiapkan rakit. Ini akan memunculkan jasa-jasa layanan wisatawan yang sebelumnya tidak ada," katanya.
Yang terpenting, menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, mental masyarakat setempat harus bisa diubah untuk menerima kehadiran mereka dan melayani kebutuhannya.
"Jika masyarakat mulai menyadari ada pendapatan tambahan, dengan sendirinya masyarakat akan menjaga agar wisatawan tetap datang," katanya.
Sebelumnya, Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Kementerian Pariwisata Dr. Frans Teguh yang hadir pada Konferensi Nasional Tata Kelola Destinasi mengungkapkan bahwa infrastruktur dan pelayanan dasar masih menjadi kendala pengembangan destinasi atau daerah tujuan wisata.
"Kita punya persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar, termasuk higienitas, tetapi kita punya keunggulan di sumber daya alam dan budaya serta harga layanan yang kompetitif. Ini pentingnya Konsep DMO agar semua pemangku kepentingan tergerak membangun destinasi," katanya.
Frans menjelaskan bahwa pelaksanaan DMO telah mampu meningkatkan pengelolaan wisata, seperti muncul kesadaran untuk melayani lebih baik, membuat variasi kegiatan, dan menambah infrastuktur pendukung.
"Konsep DMO adalah mempercepat keterlibatan pemangku kepentingan dalam sektor pariwisata sehingga ukuran keberhasilannya selain kenaikan kunjungan wisatawan adalah seberapa jauh pemangku kepentingan yang ada ikut berpartisipasi," katanya.
Konferensi Nasional DMO diikuti 350 peserta dari 16 destinasi, antara lain Borobudur, Toba, Bunaken, Kepulauan Derawan, Sabang, dan Pangandaran.
Konferensi sebelumnya dilaksanakan di berbagai daerah, yakni Jakarta (2014 & 2010), Manado, Sulawesi Utara (2013), Parapatan, Danau Toba, Sumatera Utara (2012), dan Labuan Bajo, Flores (2011).
Pewarta: Budi Santoso
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
