“Ini adalah keberlanjutan dari proses kita membangun pilar-pilar bernegara dan pilar demokrasi. Di level pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus karena tidak mungkin kita membiarkan anomali kondisi kita menjadi tertawaan orang,” kata Fahri saat memimpin Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta tokoh senior IAI di Jakarta.
Dalam keterangan tertulis DPR, Selasa, Fahri mengatakan, transformasi yang luar biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi di Indonesia dan lahirlah 4 kali amandemen UUD 45, yang secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan Dewan.
“Maka mustahil Dewan tidak berubah,” tegasnya.
Kalau dulu 450 anggota DPR tidak punya staf, ibarat orang baru kawin berdua, kamarnya hanya 2x4 meter. Sekarang dengan Keppres tentang Badan Kajian sudah turun, maka seorang anggota punya 7 staf.
“Jadi sekarang sudah punya 7 anak, masak masih mau tidur di tempat yang sama. Itu pemikiran sederhananya. Buat Pimpinan, Tim maupun BURT tidak ada masalah. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, sebab presentasi kali ini akan kita buka ke publik,” katanya.
Sesuai penjelasan Pengurus IAI, pada 7 September ini peserta memasukkan karya sayembara arsitektur DPR dan nanti akan dinilai dewan juri. Lalu pada 14 September akan dilihat wujud arsitekturnya seperti apa. Apa yang menjadi batasan oleh arsitek senior sudah dirangkum dalam kerangka acuan kerja.
Anggota Tim, Muhidin M Said dari FPG, menilai komunikasi dengan masyarakat tentang penataan kawasan parlemen itu yang penting. “Bagaimana mampu meyakinkan teman-teman sehingga bisa diterima masyarakat,” ujarnya.
Darul Siska selaku tim Ketua DPR menyatakan, yang dilihat masyarakat sekarang selalu bicara ekonomi susah, kok DPR bangun gedung. Hal ini telah terjadi sejak 2008. Tahun 2009 Ketua DPR Marzuki Alie ketika itu tidak mau bikin sayembara sehingga sampai 2014 tidak ada gerakan apa-apa.
“Kalau sayembara sekarang tidak jadi, maka 4 tahun ke depan DPR tidak bisa bikin apa-apa. Menurut saya yakinkan masyarakat dan media dengan mengkrongkitkan latar belakang penataan komplek Senayan dengan dikemas bahasa yang bagus, termasuk road show ke media,” katanya.
DPR sekarang, kata Darul Siska akan menghadapi musibah besar kalau penumpang (penghuni) di gedung Nusantara I tidak dikurangi, sebab kapasitasnya 800 orang, kini dihuni 3.400 orang.
Sementara Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso menyatakan, rakyat harus mengerti mengapa DPR perlu melakukan penataan komplek parlemen Senayan. Karena seringkali informasi yang diterima masyarakat salah, seperti masalah kasur, pewangi dengan anggaran yang dinilai terlalu besar.
“Mungkin pihak kehumasan perlu lebih giat lagi memberitakan hal ini dengan lebih kuat dan berani. Dewan membangun bukan untuk DPR sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia semuanya,” ujarnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
