"Khan ada laporan keuangan yang sifatnya administratif sehingga menghasilkan predikat WTP dan sebagainya, lalu ada juga laporan kinerja. Kami mendorong BPK agar ini di balik dan capaian kinerja yang harus ditonjolkan," ujarnya, di Gorontalo, Selasa.
Pernyataan tersebut dilontarkan dia, usai Asisten Pelayanan Publik Setda Provinsi Gorontalo, Anis Naki, memaparkan keberhasilan pemprov dalam berbagai bidang, termasuk dalam meraih WTP.
"Banyak kepala daerah yang bangga sudah meraih WTP, tapi nyatanya masih banyak yang kena korupsi juga kok. Kita harus paham, WTP itu hanya indikator administrasi pengelolaan keuangannya sudah bagus," Katanya
Menurut dia, pada 2011 DPD pernah merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak lagi menggunakan predikat-predikat tersebut, karena khawatir pemerintah daerah terjebak dengan capaian tersebut.
"Indikator utama seharusnya adalah kinerja pemda. Bagaimana pemda bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan merealisasikan aspirasi mereka," katanya.
Ia menilai sejauh ini pemerintah baik di pusat maupun daerah hanya membaca dan menuangkan aspirasi tersebut dalam rancangan APBD maupun APBN, namun tetap saja masih banyak yang tidak sinkron.
"Kami baik DPD maupum DPR saat turun lapangan melakukan kroscek menemukan banyak yang tidak nyambung antara program pemerintah dan aspirasi rakyat. Lantas bagaimana nasib aspirasi mereka selama ini," imbuhnya.
Pewarta: Debby Mano
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015
