Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi. 




Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sebesar 4,7%  pada kuartal pertama  tahun 2015 adalah revisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen, ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 2009.




"Untuk mengatasi keadaan ini, tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN yang dua Rp2.000 triliun lebih," kata Hafizs di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.


Hal ini untuk mendorong kembali pertumbuhan  ekonomi  yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini dengan mempercepat proses program pembangunan infrastruktur yang telah di ground breaking seperti pembangunan jalan  tol, pelabuhan, rel kereta ganda dan bandara baru serta melibatkan penuh BUMN dan mengajak  pelaku usaha swasta dalam negeri untuk terlibat dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaannya.




Turunnya jumlah investasi yang masuk baik dari penanaman modal dalam negeri maupun  luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan PDB Indonesia. 




"Lambatnya  pertumbuhan ekonomi  berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif  dan tingkat pengangguran pun meningkat karena  banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan," sebut politisi PAN itu.




Efek berantai berikutnya adalah  pertumbuhan kredit melambat, tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir khususnya bulan Mei-Juni yang berada di level 7 persen serta  berpotensi terus bergerak ke posisi  psikologis sebesar 10 persen karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik.




Sisi lainnya, sebaiknya Presiden Jokowi memperhatikan figur-figur yang mengelola perekonomian nasional  adalah figur yang kuat, petarung dan dipercaya pasar sehingga diharapkan timbul  trust terhadap ekonomi Indonesia. 




"“Tidak seperti saat ini  yang sedikit-sedikit utang keluar negeri. Hal ini membuat  rupiah akan semakin tertekan. Mazhab bahwa hutang luar negeri sebagai jalan  untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru yang di imani dan dianut oleh  pemerintah perlu dikritisi," katanya.






Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015