Sebaiknya Mendag menjabat secara ex officio sebagai kepala Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan rakyat lainnya,"Jakarta (ANTARA News) - Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida mengusulkan Menteri Perdagangan sebaiknya secara ex-officio merangkap sebagai kepala Bulog, juga sebagai regulator dan pengawas internal pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dan 14 kebutuhan pokok rakyat lainnya.
"Sebaiknya Mendag menjabat secara ex officio sebagai kepala Bulog untuk menjamin ketersediaan pangan dan kebutuhan rakyat lainnya," kata mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Jakarta, Selasa (14/7).
Lebih lanjut Laode Ida mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan Kemendag saat ini untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjamin stabilitas harga. Laode menilai peran Mendag dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan kali ini sangat berhasil.
Karena itu, tambah Laode adalah sangat tepat kalau Mendag menjadi ex officio kepala Bulog. Laode Ida mengatakan Bulog seharusnya mandiri sebagai Perum yang diberi tanggung jawab untuk jamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan di pasar.
Kemendag, tambahnya, selain diusulkan menjadi ex officio kepala Bulog, juga sebagai regulator dan pengawas internal pemerintah.
"Selama ini Bulog terjebak pada orientasi profit, sehingga lupa fungsi sosialnya. Akibatnya tak jarang jadi sarang mafia impor beras dan kebutuhan pokok lainnya bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat dari Kemendag," katanya.
Konsep seperti ini, lanjut Laode Ida, sebenarnya sudah menjadi misi Presiden Joko Widodo.
"Masih ingat saat sebelum pelantikan, pimpinan DPD RI (Irman Gusman, Laode Ida dan Ratu Hemas) bertemu dan makan siang dengan Jokowi. Saat itu dia didampingi Rini Sumarno dan Hasto Kristiyanto. Saat itulah Jokowi utarakan langsung kepada kami tentang model pengelolaan Bulog, dan secara prinsip sama dengan pendapat saya alias saya nyatakan sangat setuju dengan ide itu," katanya.
Sekali lagi, kata Laode Ida, Bulog harus berfungsi sebagai penjamin ketersediaan pangan, bukan untuk bisnis. Bahkan diharapkan Bulog jadi pembeli (buyer) produk petani dengan harga yang harus sama dengab harga pasar.
"Tidak apa-apa kalau pemerintah rugi dengan membeli produk petani, karena itu bagian dari subsidi nyata pada petani dan sekaligus akan merangsang petani tetap bergairah dalam bidang mata pencaharian mereka," katanya.
Pihak Kemendag, tambah Laode, hanya sebagai regulator dan sekaligus pengawas, disamping pihak DPR yang akan lakukan pengawasan politik.
Sementara anggota Komisi VI DPR, Irmadi Lubis mengatakan, saat ini Bulog berada di bawah koordinasi Kemendag secara tidak langsung. Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel juga dinilai sukses menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan selama bulan Ramadhan.
Oleh karena itu, tambah Irmadi, tidak salah kalau Mendag menjadi ex officio kepala Bulog, karena itu pernah terjadi sebelumnya.
Irmadi juga menjelaskan, dulu Kemendag merangkap kepala Bulog. Tetapi sejak era Presiden Abdurrahman Wahid dipisahkan. Kemendag dipimpin oleh Jusuf Kalla dan Kepala Bulog dipimpin oleh Rizal Ramli.
Namun, intervensi IMF membuat posisi Bulog semakin tidak jelas. Dan pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, campur tangan IMF mulai tak terlihat lagi. Mulai era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) posisi bulog berada di bawah BUMN dan statusnya berubah menjadi perum.
Tetapi, ke depannya, kata Irmadi, masalah pangan ini tidak hanya soal stabilisasi harga, tetapi juga masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Irmadi Lubis mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) khusus menangani masalah Bulog ini.
"Wapres bisa menugaskan Kementerian Perdagangan untuk mengurusi Bulog ketika menyangkut masalah pasokan dan stabilisasi harga," kata Irmadi Lubis.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
