Ambon (ANTARA News) - Dalam rangka mendorong diskusi dan seminar yang membahas sistem pembangunan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar focus group discussion (FGD) di Hotel Swiss Bell, Jalan Benteng Kapaha, Ambon, Senin.

Diskusi bertema "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Azas Kedaulatan Rakyat itu diikuti oleh sekitar 20-an akademisi dari Universitas Pattimura, Universitas Darrussalam dan Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Hadir sebagai pembicara di antaranya adalah Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR dari fraksi Gerindra Martin Hutabarat, Anggota Badan Pengkajian MPR Prof. Dr. Hendrawan Supratikno dari fraksi PDI-P dan Anggota Badan Pengkajian MPR John Pieris.

"MPR sudah membuat putusan akan mengkaji sistem ketatanegaraan yang paling baik ke depan seperti apa karena nanti akan ada sidang umum MPR. Diskusi seperti ini penting karena nanti akan menjadi bahan kita dalam sidang tersebut," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR dari fraksi Gerindra Martin Hutabarat dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Martin menyebut bahwa untuk membangun sebuah negara yang luas seperti Indonesia dibutuhkan sebuah pemahaman bersama yang memiliki haluan yang berkesinambungan alih-alih sebuah program jangka pendek yang bisa mandeg saat sebuah rezim berhenti memerintah.

"Saat ini memang diperlukan satu pemahaman bersama untuk membangun negara yang luas ini, kalau cuma berdasarkan program-program, kalau presidennya turun, nanti programnya berhenti juga," katanya.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015