"Ya harus di-reshuffle. Selama masih menjabat menteri, dia harus tunduk, taat dan loyal, menampakkan dedikasinya pada atasan langsung. Konsekuensi jabatan seperti itu," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ditambahkan, kalau seorang menteri tidak berkenan pada kebijakan, bisa disampaikan ke Presiden langsung.
"Bukan lewat perantara. Menteri secara struktur pembantu presiden, bisa katakan siapa saja. Gak perlu mendegradasi Presiden," imbuhnya.
Katanya lagi, menteri tersebut mengatakan Presiden Jokowi peragu.
"Mungkin karena mau di-reshuffle dia kemudian bilang presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada presiden itu di luar rapat, kalau ada kebijakan, sampaikan ke presiden, bukan ke yang lain. Harusnya loyal," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI itu memastikan, bahwa menteri yang mengkritik presiden bukan dari PDIP.
"Yang jelas bukan dari PDIP. Aku sebut cirinya saja, bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen dan bukandi bawah koordinasi Menko Perekonomian. Menteri itu perempuan," kata Masinton.
"Presiden tahu. Kebiasaan presiden, kan gak reaksioner, didengarkan saja," demikian Masinton.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
