"MPR wajib mengelola secara konstitusional berbagai aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan tugas kewenangannya," katanya dalam pembukaan seminar nasional di Padang seperti dikutip siaran pers MPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat, kinerja lembaga-lembaga negara tersebut perlu disampaikan agar rakyat dapat mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya.
"Atas dasar itulah penguatan kewenangan MPR sangat diperlukan untuk menempatkan MPR sebagai lembaga sinkronisasi sehingga dapat meminta lembaga-lembaga negara yang ada untuk menyampaikan laporan akuntabilitas publik atas kinerjanya di dalam Sidang Tahunan MPR, setiap tahun", tegas TB Soenmandjaja.
Tugas MPR lainnya sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. "Menjadi tanggung jawab konstitusional MPR untuk menjadikan keempat hal mendasar itu terinternalisasi dan menjadi sistem nilai yang manivest dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", tegas Anggota MPR RI dari Fraksi PKS ini.
Selain itu, MPR juga bertugas melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dan implementasinya.
Berdasarkan wewenang dan tugas tersebut, TB Soenmandjaja mengatakan, dapat dikatakan MPR adalah lembaga yang utama dan istimewa karena secara fungsional kewenangan yang dimiliki oleh MPR adalah tertinggi terkait dengan hal-hal fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga, lanjutnya, penataan kelembagaan MPR melalui Undang-Undang MD3 dipandang sangat tepat untuk menempatkan MPR sebagai lembaga negara yang demokratis, efektif dan akuntabel yang mampu mengejawantahkan aspirasi masyarakat dan daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
