"Secara prinsipnya, kami mendukung peningkatan anggaran Kementerian Luar Negeri. Tinggal nanti angka-angkanya dibicarakan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi I dan Kemlu di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Komisi I mendukung penambahan anggaran itu karena adanya peningkatan upaya diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri, namun nilai anggaran Kemlu masih tetap sama.
"Terkait dengan anggaran, satu hal yang kita kritisi bahwa ketika fungsi dan peran Kemlu sekarang ini makin diperkuat, terutama untuk diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada kebijakan baru di bidang anggaran. Padahal, kegiatan diplomasi ekonomi kan perlu investasi yang besar," ujar dia.
"Kemlu pada dasarnya juga memberikan catatan ini (tentang peningkatan anggaran), tetapi mereka juga menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," lanjut Mahfudz.
Ketua Komisi I DPR itu berpendapat bahwa Kementerian Luar Negeri layak mendapat penambahan anggaran sekitar Rp1 triliun.
"Kalau menurut saya, mestinya Kemlu bisa dapat tambahan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk diplomasi ekonomi. Jadi, anggarannya menjadi sekitar Rp7 triliun," jelas dia.
"Dan kalau kita lihat anggaran Kemlu tahun ini kan relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sementara ada penambahan fungsi yang harusnya didukung juga dengan anggaran," kata Mahfudz menambahkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengaku belum membahas secara detail dengan Komisi I DPR tentang nilai pasti penambahan anggaran Kemlu.
"Pokoknya terjadi diskusi bahwa Kementerian Luar Negeri, menurut penilaian Komisi I DPR, deserve (layak) untuk mendapat tambahan anggaran untuk mendukung kegiatan Kemlu. Kami belum bicara masalah angka, baru idenya. Kita belum bahas detail," kata Menlu Retno.
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
