"Kami datang kesana ditelantarkan hampir 1 jam tanpa ada kabar dari direksi PT Pertamina dan kami tidak bisa menerima keadaan ini," kata Harry di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Dengan ketidakhadiran jajaran direksi PT Pertamina tersebut, Harry menyebutkan bahwa ada maksud dari PT Pertamina untuk menutup-nutupi investigasi yang dilakukan oleh Panja Migas.
"Saya simpulkan bahwa PT Pertamina ada maksud dan tujuan yang disembunyikan atau menutup-nutupi kerja Panja Mingas untuk melakukan investigasi, ini terkesan dan tentunya sangat fatal," ujar politisi Partai Gerindra itu.
Panja Migas Komisi VII merupakan lembaga tinggi negara dan sudah sepantasnya diberlakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Katanya, ibarat bertamu, apapun tujuannya, apalagi sudah kulo nuwun, maka diperlakukan sebagaimana mestinya.
"Kami datang bukan atas bukan individu, pribadi-pribadi yang datang mau minta sesuatu, minta bantuan atau minta makan. Kami datang dalam rangka tugas negara dan sudah sewajarnya PT Pertamina memberikan kerjasama, penyambutan yang wajar, respect each others," kata Harry.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu menambahkan, kedatangan Panja Migas Komisi VII DPR RI ke PT Pertamina adalah dalam rangka untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang Integreted Supply Chain (ISC) sebagai pengganti dari PT Petral.
"Panja migas ini sudah dibentuk sejak awal dan juga karena ada rekomendasi dari Tim Reformasi yang diketuai oleh Faisal Basri. Panja ini sangat kuat, tapi PT Pertamina melecehkannya," kata Harry yang pernah bekerja di PT Pertamina selama 30 tahun tersebut.
"Atas perlakuan direksi dan direktur utama PT Pertaminan, yang tidak paham atas hubungan kerja antar lembaga negara, maka kompetensi direktur utama perlu dipertanyakan dan kalau perlu diganti. Bisa jadi rekomedasi Panja Migas Komisi VII DPR RI adalah mengganti direktur utama PT Pertamina," demikian Harry.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
