Kita memang tidak setuju, baik dengan organisasinya dan aksi-aksi yang dilakukan. Kita harus mencegah siapapun WNI yang mau bergabung dengan mereka,"Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai masyarakat butuh pemahaman bahwa keberadaan gerilyawan ISIS berbahaya dengan aksi-aksi yang dilakukannya.
"Kita memang tidak setuju, baik dengan organisasinya dan aksi-aksi yang dilakukan. Kita harus mencegah siapapun WNI yang mau bergabung dengan mereka," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan ISIS muncul dengan desain intelijen Amerika Serikat, Israel, dan Inggris yang ingin menciptakan kekuatan untuk menyelesaikan konflik di Irak dan Suriah.
Israel, menurut dia, memiliki kepentingan agar konflik di Timur Tengah terus berlanjut sehingga kepentingannya tetap terjaga.
"Jadi ISIS bukan dilahirkan oleh Islam, namun merupakan gerakan radikal yang menggunakan label Islam yang lahir dari kekuatan-kekuatan di luar Islam," ujarnya.
Politisi PKS itu mengatakan ISIS menjadi kekuatan bersenjata dan sekarang melakukan konflik bersenjata di banyak kawasan dan mereka melakukan rekrutmen untuk menjadi kader.
Menurut dia hal itu menjadi masalah baru bagi negara-negara Islam karena daya tarik ISIS membuat banyak muslim ingin bergabung.
"Yang diuntungkan dari keberadaan ISIS adalah orang yang punya bisnis dan memproduksi senjata. Dalam setiap perang, yang untung adalah produsen dan penjual senjata," katanya.
Sementara itu, menurut dia, pihak yang dirugikan adalah Indonesia yang sibuk jungkir balik di atas gendang orang lain. Dia mengatakan apabila masyarakat sudah paham apa dan bagaimana ISIS itu, maka semua orang akan bisa menyikapinya lebih proporsional.
"Diperlukan langkah penyadaran dan pemahaman di tingkatan masyarakat terhadap kelompok ISIS itu," ujarnya.
Dia juga menilai diperlukan penguatan dan pengetatan pintu keluar negeri melalui bandara, pelabuhan dengan mengecek paspor. Menurut dia apabila masih ada yang lolos WNI yang ingin bergabung ke gerilyawan ISIS maka perlu dipertanyakan mengapa tidak diidentifikasi
"Terutama pasport saat ini sudah elektronik dan intelijen sudah punya data siapa yang ikut kegiatan radikal sehingga semua pihak harus bekerja," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
