"Kalau mekanisme dan dasar hukum ada, itu jelas sebuah kebijakan yang bagus, dan itu sah jika ada dasar hukum. Bagi saya baik," kata Misbakhun di Jakarta, Senin.
Langkah dari Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan pemberian dana tersebut merupakan terobosan yang bagus mengatasi polemik biaya parpol selama ini.
"Nanti mekanisme apakah Rp1 triliun masing-masing parpol, idealnya proporsional berdasarkan perolehan kursi untuk parpol, kalau partai baru setelah pemilihan (dan dapat kursi)," katanya.
Ia menilai, pemberian dana yang disesuaikan dengan perolehan kursi DPR RI adalah hal yang wajar dan adil.
"Wajar dong sesuai dengan porsi perolehan kursi. Justru tidak adil kalau diratakan, justru menimbulkan pandangan lain," kata Misbakhun.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015
