"Pemerintah daerah harus melaporkan jika memang menemukan adanya permainan nakal, laporkan saja ke pertamina," kata Iskan dimintai tanggapannya di Rantauprapat, Kamis.
Anggota Komisi VII DPR RI membidangi pertambangan, energi sumber daya mineral, lingkungan dan anggaran itu meminta pemerintah setempat mengusulkan kekurangan gas elpiji subsidi sebelum masuknya program pendistribusian gas melalui pipanisasi.
Terkait masih langka dan mahalnya harga beli gas subsidi, H Iskan Qolba Lubis menilai disebabkan beberapa hal, diantaranya adanya permainan nakal penyalur, akibat kurangnya kuota hingga tidak lancarnya distribusi akibat berbagai hal.
"Memang tidak gampang mengurus masyarakat banyak dengan beragam pemikiran. Maka, pemerintah harus mengawasi itu dan berbicara dengan pertamina," kata H Iskan Qolba Lubis.
Sebelumnya, Kabag Perekonomian Pemkab Labuhanbatu, Chairuddin Nasution menjelaskan kini telah dilakukan pendataan pengguna gas subsidi maupun non subsidi bertujuan akan dikeluarkannya kartu kendali.
"Tujuannya menormalkan pendistribusian agar tepat sasaran, sekaligus mengetahui apakah Labuhanbatu masih kekurangan kuota gas subsidi dan memungkinkan menekan harga sesuai eceran tertinggi," paparnya.
Pewarta: Joko Gunawan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
