Dalam kesempatan tersebut, Menperin menyampaikan capaian program kerja Kemenperin pada 2014 dari 10 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri di bawah kewenangan Kemenperin.
"Salah satunya, telah dilakukan restrukturisasi industri tekstil dan aneka sebanyak 122 perusahaan dengan nilai bantuan sebesar Rp94,22 miliar dan mendorong nilai investasi sebesar Rp 2,28 triliun," kata Menperin.
Selain itu, lanjut Menperin, capaian lain adalah restrukturisasi dan modernisasi pabrik gula BUMN melalui bantuan keringanan pembiayaan mesin/peralatan kepada 22 pabrik gula di 3 perusahaan gula dengan nilai Rp54,72 Milyar.
Menperin juga menjelaskan capaian tentang fasilitasi pengembangan kawasan industri ysng siap beroperasinya kawasan industri yang berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangkei dan Palu, dengan terbentuknya Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Badan Usaha Pengelola KEK.
Selain itu, Menperin menyampaikan arah Kebijakan Pembangunan Industri Nasional sesuai RPJMN 2015--2019, di antaranya: pengembangan perwilayahan Industri di luar pulau Jawa.
"Kemudian penumbuhan populasi industri, dengan menambah paling tidak sekitar 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha," kata Menperin.
Kemudian, lanjutnya peningkatan daya saing dan produktivitas dengan meningkatkan nilai ekspor serta nilai tambah tenaga kerja.
Pemerataan Pembangunan Industri
Beberapa anggota Komite II DPD RI menyoroti soal pemerataan pembangunan industri, yang seharusnya tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, namun juga menyebar ke Indonesia bagian Timur hingga ke Papua Barat.
Seperti yang disampaikan anggota Komite II asal Kalimantan Barat Rubaeti Erlita, yang menyampaikan Kalbar merupakan daerah penghasil Crude Palm Oil (CPO) atau minyak Sawit, namun pabrik pengolahan sawit di sana masih kurang.
"Jika di Banten banyak pabrik, di tempat kami malah kekurangan pabrik. Sebagai penghasil CPO, daerah kami tidak memiliki industri hilir CPO, sehingga kami belum menikmati hasil sumber daya alam kami sendiri," ujarnya.
Selain itu, Anggota Komite II DPD RI asal Sulawesi Selatan Bahar Ngitung juga meminta agar Menperin segera membangun kawasan industri di daerahnya, sehingga perekonomian bisa semakin berkembang.
"Di Sulsel itu kondisi kawasan kawasan industrinya sudah semakin parah, sehingga butuh dibangun kembali industri-industrinya, sehingga perekonomian semakin berkembang," ujar Bahar.
Raker ditutup dengan penandatanganan kesepakatan koordinasi kerja antara Menperin dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, untuk mengembangkan perindustrian berdasarkan wilayah di seluruh Indonesia.
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2015
