Seyogyanya tidak perlu ada reaksi demikian. Saya berharap PDIP tidak menanggapi dengan reaksioner pernyataan Syafii Maarif,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta PDI Perjuangan tidak reaksioner atau bersikap berlawanan menanggapi pernyataan Ketua Tim Sembilan Syafii Maarif mengenai keputusan Presiden terkait calon Kapolri.

"Seyogyanya tidak perlu ada reaksi demikian. Saya berharap PDIP tidak menanggapi dengan reaksioner pernyataan Syafii Maarif," kata Din Syamsuddin saat ditemui di Kantor DPP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis malam.

Ia mengatakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif hanya menyampaikan berita yang diterimanya melalui telepon dari Presiden.

Syafii Maarif, tutur dia, selalu bertindak sesuai hati nurani sehingga pernyataannya tidak dimaksudkan untuk memperkeruh polemik pelantikan calon Kapolri seperti yang dituduhkan Anggota Komisi III dari PDIP Junimart Girsang.

"Syafii Maarif adalah tokoh bangsa untuk referensi moral dan ketua tim sembilam. Ia hanya menyampaikan berita karena telepon sendiri. Ia selalu berbuat sesuai hati nurani," tutur dia.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak juga memperingatkan Junimart Girsang yang menyebut Syafii Maarif sebagai orang tak jelas.

"Dia harus hati-hati. Jaga pernyataan dia. Syafii Maarif itu pemimpin 30 juta umat Muhammadiyah di Indonesia," kata Dahnil.

Sebelumnya Junimart menyebut Syafii Maarif tidak jelas dan memintanya tidak memperkeruh polemik calon Kapolri setelah Syafii mengatakan Presiden memberitahu tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan melalui telepon.

Syafii Maarif bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi Purnawirawan Oegroseno, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, sosiolog Imam Prasodjo, dan mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutanto tergabung dalam tim independen bentukan Presiden yang diminta memberikan masukan dan rekomendasi atas masalah pelantikan calon Kapolri dan polemik KPK versus Polri.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015