"Rapat ditunda menjadi Senin (26/1) pukul 10.00," kata seorang pegawai DPR saat mengumumkan penundaan itu kepada peserta rapat di ruang Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu.
Penundaan itu karena Menteri Susi masih mengikuti rapat di Badan Anggaran DPR RI. Sontak, penundaan itu mengakibatkan kecewa berbagai perwakilan asosiasi yang telah hadir untuk menunggu kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan.
"Rakyat bertemu pejabat saja susah," teriak salah seorang perwakilan nelayan dari balkon Komisi IV DPR.
Sedangkan ada pula yang menyatakan, "Kami dari daerah susah-susah datang, ditundanya sampai empat hari."
Sebelumnya, beragam asosiasi perikanan telah rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk melaksanakan kepastian usaha dan memberikan subsidi bagi kalangan pelaku usaha perikanan di Tanah Air.
"Komisi IV DPR menerima aspirasi para asosiasi bidang perikanan yang meminta pemerintah agar seluruh stakeholder membutuhkan segera kepastian usaha yang merupakan kewajiban pemerintah," kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat membacakan resume hasil rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu.
Selain itu, hasil lainnya adalah meminta pemerintah untuk meninjau ulang atau mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2014, Nomor 57/2014, Nomor 58/2014, Nomor 1/2015, Nomor 2/2015, dan Peraturan Presiden Nomor 191/2014.
Asosiasi perikanan juga meminta pemerintah memberikan solar bersubsidi kepada nelayan tanpa membatasi ukuran atau tonnase kapal, termasuk memberikan subsidi pakan, benih, dan obat-obatan bagi pembudi daya ikan.
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien mengatakan kebijakan melarang BBM bersubsidi ke kapal di atas ukuran 30 grosston (GT) adalah tidak tepat. "Kapal di atas 30 GT itu ada 40-50 nelayan kita. Nelayan pemilik dan pekerja itu bagi hasil. Biaya operasi untuk BBM bisa sekitar 65-70 persen sehingga bagi hasil untuk nelayan juga menjadi kecil," katanya.
Untuk itu, ia mendesak agar BBM bersubsidi diberikan kepada seluruh kapal ikan berbendera Indonesia.
Selain itu, Ketum HNSI juga menyatakan agar nelayan tidak dianaktirikan karena pembudidaya perikanan sejak merdeka hingga kini belum mendapatkan subsidi.
"Komisi IV DPR akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dalam RDP Umum kali ini pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015
