Lampung juga masuk ke dalam lima besar wilayah dengan konflik yang tertinggi, selain Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan, Provinsi Lampung butuh pengamanan khusus karena berdasarkan data Mabes Polri telah terjadi sekitar 1.700 kasus pencurian dan kekerasan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
"Lampung juga masuk ke dalam lima besar wilayah dengan konflik yang tertinggi, selain Aceh, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua," kata Almuzzammil di Jakarta, Rabu.
Sejak dua tahun lalu, dia meminta kepada Mabes Polri mengirim 1.000 personel Brimob untuk menjaga keamanan di Lampung.
"Sampai saat ini baru 300 personel yang didatangkan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Lampung tersebut.
Menurutnya, secara umum karakteristik wilayah Lampung memiliki banyak potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama konflik horizontal, pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir dan membudaya.
"Hasil kajian dari para sosiolog dan kriminolog menunjukkan, konflik atau tindak kejahatan di Lampung karena memiliki akar sejarah sehingga tidak mudah untuk dihilangkan," katanya.
Ia menjelaskan, dengan luas wilayah Lampung 34,6 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 8,7 juta jiwa, tidak sebanding dengan jumlah personel di Polda Lampung sebanyak 9.500 personel.
"Rasio personel Polri dan jumlah penduduk di Lampung adalah 1 banding 761, di bawah rasio rata-rata nasional 1 banding 564. Itu lah alasan harus diperbanyak personel di Lampung," tuturnya.
Ia menambahkan, untuk menciptakan dan memelihara rasa aman, damai, dan rukun di Lampung, disarankan agar Mabes Polri memberikan perhatian khusus terhadap potensi tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di Lampung.
"Selain itu, Polri harus meningkatkan keterlibatan publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti adanya Poskamling," katanya.
(SDP-67/S023)
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
