Misalnya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada, PDIP mau tidak mau harus mendukung karena ingin Pilkada langsung,"Jakarta (ANTARA News) - Gaya politik Megawati Soekarnoputri terlalu kaku, akibatnya PDIP dinilai kesulitan mendapat kawan koalisi di parlemen, kata politisi Partai Demokrat.
"Misalnya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada, PDIP mau tidak mau harus mendukung karena ingin Pilkada langsung," kata politisi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Jika Megawati dan PDIP tidak kaku dalam berpolitik, maka Perppu kemungkinan akan disetujui.
"Mereka sebagai parpol berusaha dong, politik itukan soal negosiasi, politik soal rembukan, 'take and give'. Hal-hal yang tidak mungkin bisa mungkin kan gitu enggak bisa model politik hitam putih, PDIP kan sudah banyak belajar partai lama, enggak bisa dengan cara kaku," ujarnya.
Dia menilai, politik kaku yang tunjukkan Megawati tidak akomodatif. Apalagi masalah hubungan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo (SBY) dengan Megawati yang tak akur sejak 2004 lalu.
"Itu problem memang, politik kaku ditunjukkan Mega tidak akomodatif, kurang apa Pak SBY, ketua MPR jaman UU MD3 yang lama itu atas instruksi SBY mendukung Taufik Kiemas, itu namanya politik take and give, kompromi negosiasi lentur," tegas dia.
Karena itu, dia berharap agar nanti PDIP dan rekan koalisinya yang mendukung Pilkada langsung juga harus mendukung Perppu Pilkada di DPR nanti. Selain itu, dia juga ingin PDIP melobi partai lain untuk bisa mengesahkan Perppu ini.
"Logikanya tidak mungkin menolak, logika normal. Wong ndesolah, sama-sama pilkada langsung dengan perbaikan masak mereka tidak lihat dalam praktik pilkada langsung banyak, masalah, jangan malu mereka ikut kita, kalau idenyaa benar, solusinya tepat," pungkasnya.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
