Menurut Ketua Umum Yayasan Anak Bangsa Mandiri dan Berdaya ini, Jakarta belum menjadi kota yang layak huni bagi anak dan perempuan karena ruang terbuka hijau yang minim dan juga angka kriminalitas, khususnya yang merugikan anak dan perempuan, tergolong tinggi
"Saya mau bekerja sama dengan pusat kajian kriminologi, ingin mengkaji bagaimana caranya menurunkan kriminalitas di Jakarta," kata Fahira saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Dari segi tata ruang kota,perempuan kelahiran Jakarta 20 Maret 1968 itu berpendapat Jakarta harus memiliki pencahayaan jalan yang memadai dan sistem keamanan yang terintegrasi agar angka kriminalitas dapat berkurang.
"Di Jakarta, masih banyak tempat yang gelap atau remang-remang," katanya.
Aktivis sosial ini juga memperhatikan pendidikan untuk warga ibukota, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) karena pendidikan dan nilai moral harus diajarkan sejak dini.
Pemerintah, katanya, harus mulai memperhatikan fasilitas yang ada di PAUD agar dapat berkembang, terutama mengenai kesejahteraan guru.
Jika PAUD berkembang dengan baik, maka 30 tahun ke depan bangsa ini akan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki karakter yang tangguh.
Dalam kampanyenya beberapa bulan yang lalu, Fahira penah mengatakan bila ia terpilih menjadi anggota DPD, ia akan memperjuangkan PAUD sebagai program wajin belajar yang gratis sehingga bisa dinikmati oleh seluruh anak di Jakarta.
Ia merasa awal tahun 2015 adalah waktu yang cukup untuk memulai agar PAUD tersebar merata hingga tingkat Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Jakarta.
Selain itu, ia juga ingin turun langsung ke lapangan agar lebih dekat dengan masyarakat dan sebisa mungkin memberikan solusi atas permasalahan yang muncul.
Fahira Idris terpilih menjadi anggota DPD periode 2014-2019 dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sebelumnya, ia lebih banyak terlibat pada kegiatan sosial seperti Bantu Banjir Jakarta, Gerakan Sosial Bantu Korban Gempa Yogyakarta dan Gerakan AntiMiras.
(SDP-86/E001)
Pewarta: Natisha A
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
