"Poling Tahap I telah dilakukan dengan pertanyaan terbuka mengenai nama-nama tokoh yang layak untuk posisi Menpera. Dari hasil tersebut telah terjaring lima nama calon Menpera," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, poling telah dilakukan sejak Agustus 2014 guna menentukan nama-nama calon Menpera yang dianggap dapat membawa "angin segar" bagi permasalahan perumahan yang saat ini dinilai sudah dalam tahap memprihatinkan.
Kelima nama itu antara lain adalah politisi Partai Nasdem Enggartiasto Lukita yang telah lama aktif di dunia properti sebagai Ketua Umum Real Estat Indonesia/REI (1992-1995) dan Ketua Kehormatan REI (1996).
Selain itu, lanjutnya, nama lainnya adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo yang dinilai sebagai salah satu pelopor uji materi UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selanjutnya, pengamat properti yang pernah menangani restrukturisasi sektor perumahan pada era BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) Panangian Simanungkalit, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Muhammad Nawir, serta politisi PPP yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa.
Ia mengemukakan, poling tersebut akan berlanjut di Tahap II dengan lebih terarah untuk memilih satu nama dari lima nama yang telah terjaring dan waktu pemiihan survei akan berakhir pada tanggal 21 September 2014.
"Berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata terdapat satu nama diluar hasil Poling yang ada yang dimungkinkan untuk mengisi posisi Menpera. Marwan Jafar disebut-sebut sebagai calon dari Partai PKB yang dianggap layak untuk menduduki kursi Menpera. Saat ini beliau merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah," katanya.
Menurut Ali, siapapun yang akan menjadi Menpera saat ini seharusnya telah melalui banyak pertimbangan sehingga permasahalah perumahan dapat segera teratasi.
Sebelumnya, Indonesia Property Watch mengatakan Menteri Perumahan Rakyat jangan hanya sebatas profesional properti yang mumpuni namun mesti berpihak kepada rakyat.
Menurut Ali, kepintaran saja tidak cukup untuk dapat mengurai permasalahan perumahan rakyat di Indonesia karena masalah perumahan rakyat akan sangat berbeda penerapannya dibandingkan dengan sektor swasta komersial.
Ia mengemukakan Menpera selanjutnya juga harus visioner atau dapat memberikan terobosan yang signifikan untuk dapat segera menyelesaikan masalah perumahan rakyat di Indonesia.
Selain itu, ujar Ali, Menpera juga harus dapat melakukan kegiatan politik dalam hal negosiasi dan lobi program.
Hal ini juga mengingat bahwa saat ini tidak ada kalangan pemangku kepentingan sektor perumahan dan properti yang duduk di legislatif sehingga diperkirakan sebagian besar anggota DPR tidak paham mengenai perumahan rakyat.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014
