...pilkada langsung lebih banyak mudharatnya di banding manfaatnya...Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrat setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD Provinsi maupun DPRD Kabu/Kota.
"Fraksi Partai Demokrat mendukung pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD sebagai reprensetasi dari suara masyarakat. DPRD sebagai wakil yang dipilih secara langsung bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat tentang siapa pemimpin yang diharapkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, di Jakarta, Jumat.
Ia berpandangan, dalam ketentuan konstitusi, pelaksanaan pilkada tidak diterangkan bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung. Yang ditegaskan adalah pemilihan mesti dilakukan secara demokratis.
"Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Di pasal ini, tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung," katanya.
Selain itu, dalam praktek penyelenggaraan pilkada langsung selama ini, hampir tidak ada pilkada yang tidak melahirkan masalah.
Mulai, dari ketegangan sosial, kerusuhan, sampai berujung pada meja pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Hampir semua tahapan melahirkan ketegangan dan kerawanan baik sosial maupun politik. Belum lagi praktek money politics yang mereduksi nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Dengan begitu, pilkada langsung lebih banyak mudharatnya di banding manfaatnya," tandasnya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
