Jayapura (ANTARA News) - Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan di Pulau Papua sebagai pengejawantahan konsep "new deal for Papua". "Saat ini sudah berada di Sekretaris Kabinet. Mudah-mudahan bisa segera keluar sebelum akhir tahun ini," kata Deputi bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Lucky Eko Wuryanto, di Jayapura, Rabu. Dia menjelaskan inti dari Inpres tersebut sebenarnya adalah pelaksanaan koordinasi antar masing-masing departemen terkait untuk mempercepat pembangunan kawasan Papua. "Koordinasi yang dituju seperti pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kapasitas daerah. Bagaimana langkah operasional yang harus dilakukan, dan siapa yang harus bertanggung jawab," jelasnya. Dia memperkirakan pelaksanaan dari Inpres itu kemungkinan akan dikoordinir oleh Kementerian Menko Polkam. Menurut Eko, Inpres yang dimaksud kemungkinan tidak akan memberikan tambahan alokasi dana tertentu kepada masing-masing departemen. "Memang departemen akan keberatan kalau anggarannya dikurangi untuk alokasi pembangunan Papua, namun porsi dari departemen akan disesuaikan dengan inpres," katanya. Sementara itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan inpres tersebut dimaksudkan untuk perbaikan makanan dan gizi untuk masyarakat, kemudian kesehatan dan pendidikan di kampung-kampung serta meningkatkan infrastruktur. "Kita harapkan ada dukungan dari pusat. Tapi untuk itu semua, memang perlu ada perbaikan sistem. Kita tingkatkan lagi pada tingkat desa dan kecamatan," tegasnya. Dia menjelaskan dari pihak Pemprov Papua sendiri merencanakan untuk menurunkan lebih besar anggaran untuk daerah. "Dari APBD sekitar Rp100 juta per kampung, tapi tidak langsung tunai. Itu melatih mereka untuk mengelola secara bertanggung jawab. Mereka harus merencanakan dengan baik sesuai kebutuhan, melaksanakan dan mengawasi serta mempertanggung jawabkan. Filosofinya kita kasih umpan dan kail, bukan ikan," katanya. Pada 2007 nanti, Provinsi Papua akan mendapat dana otonomi khusus sebesar Rp3,2 triliun dan dana perimbangan yang mencapai Rp1,8 triliun. Sebelumnya, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Provinsi Papua kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan Papua. "Papua banyak memiliki kekayaan alam tapi kehidupan masyarakat masih belum terangkat sepenuhnya. Ada sejumlah kebijakan dan langkah-langkah yang disiapkan untuk membangun Papua," katanya. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan program "New Deal for Papua" yang merupakan komitmen Presiden Yudhoyono terhadap wilayah di Timur Indonesia itu. Dalam kesempatan itu, Paskah mengatakan bahwa ada beberapa isu strategis untuk pembangunan ekonomi Papua yang harus diselesaikan, yaitu diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) tak terbarukan, pengembangan komoditas unggulan wilayah, pengembangan jaringan infrastruktur yang memperkuat keterkaitan antarwilayah, dan penguatan akses pasar nasional regional lokal. (*)

Copyright © ANTARA 2006