Hal itu diungkapkannya terkait rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memanggil dan memintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Haji 2012-2013.
"Perusahaan Al Amin Universal bukan KBIH, tapi travel yang sudah punya izin umroh dan haji," kata Melani kepada ANTARA News, Jakarta, Sabtu.
Ia juga menegaskan, dirinya di perusahaan tersebut adalah komisaris dan tak ada sangkut pautnya dengan kasus dugaan koruspi haji.
"Jabatan saya adalah komisaris, bukan direktur utama," ujarnya.
Dikatakan, 11 anggota DPR RI yang ikut dalam travelnya tidak mendapatkan "previllage" atau keistimewaan.
"11 orang anggota DPR cuma membayar untuk hotel di Mekah, Medinah, Arofah dan Mina. Mereka sudah punya visa haji dan tiket sendiri," kata Melani.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan akan memanggil Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli pasca lebaran. Melani akan diminta klarifikasi terkait dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji.
"Kami akan klarifikasi keterlibatan dia dalam pendalaman. Klarifikasi ke biro perjalanan juga (PT Al-Amin Universal)," kata Abraham.
PT Al-Amin Universal yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI No. 109 Jakarta Selatan, disebut-sebut mendapat jatah untuk mengelola kuota haji bagi penyelenggara negara dan tokoh. Namun, kuota tersebut diduga diperdagangkan kepada pihak berduit termasuk kepada anggota DPR dan orang dekat Menteri Agama, yang saat itu dijabat Suryadharma Ali. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
