Palu (ANTARA News) - Situasi kota Banggai, yang saat ini menjadi ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Jumat malam terlihat tegang menyusul rencana pemerintah pusat memindahkan ibukota kabupaten di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) itu ke Salakan dalam waktu dekat. Wartawan ANTARA News melaporkan dari Palu, ribuan anggota masyarakat melakukan penjagaan ketat terhadap aset-aset Pemkab yang sebelumnya mereka "sandera" di Keraton Raja Banggai, kelurahan Lompio. Sebelumnya, puluhan mobil dan sepeda motor dinas telah digiring warga dan "disandera" di dalam kawasan Keraton, agar tidak keluar dari kota Banggai, termasuk milik Wakil Bupati Ehud Salamat, Sekkab Zakaria Kamindang, serta beberapa kepala dinas dan badan. Pada siang harinya, ratusan massa sempat menduduki Kantor Bupati Bangkep berlantai dua di Kelurahan Lampa dan melakukan "penyegelan" terhadap semua ruang kerja. Tindakan serupa dilakukan terhadap kantor dinas/badan daerah, sehingga kegiatan pemerintahan di kabupaten yang baru dimekarkan tahun 1999 dari wilayah Kabupaten Banggai ini dikhawatirkan lumpuh total hingga waktu batas yang belum diketahui. Menurut Rahman, warga Banggai, sekalipun suasana kota masih terbilang aman, namun keadaannya semakin tegang. "Di mana-mana orang-orang terlihat marah besar, bahkan sebagian mereka mulai mengawasi arus lalulintas orang yang masuk-keluar, baik melalui darat maupun laut," tuturnya. Penduduk dari semua desa/kelurahan pada tiga empat kecamatan di Bangkep, katanya, kemungkinan esok harinya berduyun-duyun masuk ke kota Banggai dengan satu tujuan, yaitu bertekad mempertahankan ibukota kabupaten agar tidak dipindahkan sebelum dilakukan pemekaran. Ia juga mengatakan, puluhan aparat kepolisian dan TNI sejak pagi hari melakukan pengamanan pada sejumlah titik yang dianggap rawan, namun mereka hingga kini masih bersikap bersahabat dengan masyarakat. Ahmad Buluan, tokoh pemuda adat Banggai, ketika dihubungi mengatakan dalam menyikapi dualisme ibukota Kabupaten Bangkep seperti tertuang dalam UU No.51 Tahun 1999, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan berbagai segi guna mencegah terjadinya perpecahan di tengah masyarakat setempat. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, sambungnya, adalah rekomendasi DPRD dan Bupati Bangkep tiga tahun lalu, yaitu perlu dimekarkan wilayah kabupaten ini menjadi dua dengan masing-masing untuk Salakan di Pulau Peleng menjadi pusat pemerintahan kabupaten dan Banggai di Pulau Banggai menjadi pusat pemerintah Kota. Bupati Bangkep Irianto Malinggong, yang Juni lalu terpilih dalam pilkada, serta sejumlah pimpinan DPRD Bangkep hingga berita diturunkan belum bisa dihubungi karena dilaporkan masih berada di Jakarta.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006