Surabaya (ANTARA News) - Manajemen Persebaya hingga kini belum berpikir mencari stadion alternatif guna menggelar laga "home", seandainya putusan Komisi Banding yang melarang bermain di Surabaya selama satu tahun benar-benar harus dilaksanakan. Ketua Umum Persebaya, Arif Afandi, yang dihubungi wartawan di Surabaya, Minggu, menyatakan sejauh ini pihaknya masih akan mempelajari putusan Komding, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut dengan meminta masukan klub anggota. "Kami belum berpikir sampai ke sana, karena masih akan membicarakan putusan Komding tersebut dengan klub-klub internal anggota Persebaya, Rabu (4/10) depan," ujar Arif Afandi. Dalam amar putusan banding yang dibacakan oleh Ketua Komding PSSI, Muhammad Rusdi Taher, di Jakarta, Jumat (29/9), disebutkan bahwa Persebaya dilarang melakukan pertandingan resmi di Kota Surabaya selama satu tahun, lebih ringan dari vonis Komdis yang melarang mereka bertanding di seluruh wilayah Jawa Timur selama setahun. Putusan banding tidak menyebutkan apakah pertandingan di luar kota Surabaya bisa disaksikan penonton atau tidak, berbeda dengan putusan Komdis yang tegas menyatakan tanpa penonton. Meski putusan Komding lebih ringan, Arif Afandi tetap menilai sanksi larangan bermain di Surabaya bagi "Bajul Ijo" masih memberatkan. Ini terkait erat dengan kepentingan manajemen mendapatkan bantuan dana dari APBD. Dengan dilarang bermain di Stadion Tambaksari, Surabaya, selama setahun, manajemen Persebaya harus berjuang keras meyakinkan anggota Dewan untuk tetap mendapatkan alokasi dana APBD seperti musim-musim sebelumnya. "Ini yang membuat posisi Persebaya menjadi serba sulit. Di satu pihak kami bersyukur karena sanksi lebih ringan, tetapi di lain pihak masih ada masalah yang harus dihadapi Persebaya, yakni bagaimana tetap mendapatkan dana dari APBD," tambah Arif. Wakil Walikota Surabaya ini menambahkan dalam pertemuan dengan perwakilan 30 klub internal anggota Persebaya nanti, akan dicari masukan mengenai langkah lanjutan yang harus dilakukan pengurus terkait sanksi tersebut. Tiga pilihan Menurut Arif, setidaknya ada tiga pilihan yang bisa diambil pengurus terhadap sanksi itu, yakni tetap menerima sanksi PSSI, mengajukan pengampunan kepada Ketua Umum PSSI, dan yang paling ekstrim tidak ikut kompetisi selama satu tahun dengan konsekuensi terdegradasi lagi ke Divisi I. Manajer Persebaya, Indah Kurnia, mengaku lebih senang timnya tetap bisa bermain di kandang sendiri, meski tanpa dihadiri penonton, daripada harus bertanding di luar Surabaya. Selain itu, kesempatan mendapatkan dana APBD lebih besar dengan main di Surabaya dibanding harus bermain di luar Surabaya. "Memang Gresik atau Sidoarjo dekat dengan Surabaya, tapi saya lebih senang kalau Persebaya main di kandang sendiri," ujarnya. Menurut Indah, untuk mencari stadion alternatif sebagai "home base" selama satu musim kompetisi juga tidak mudah, karena harus mendapat persetujuan dari berbagai pihak, di antaranya aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat. "Kalau sudah begitu, urusannya adalah `G to G` (pemerintah dengan pemerintah, red). Tapi yang jelas, kami masih menunggu hasil pertemuan dengan klub-klub anggota nanti," katanya. Sementara itu, sejumlah klub anggota internal, suporter dan pecinta Persebaya serta tokoh bola di Surabaya mendesak pengurus mengajukan pengampunan hukuman kepada Nurdin Halid, agar tetap dizinkan bermain di Stadion Tambaksari pada kompetisi musim depan. "Pengurus harus berjuang agar Persebaya tetap diperbolehkan main di Surabaya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan pengampunan kepada Nurdin Halid. Selain jalur formal, pengurus Persebaya perlu melibatkan tokoh-tokoh bola Surabaya untuk melakukan lobi-lobi kepada Nurdin," kata Ketua Yayasan Suporter Surabaya (YSS), Wastomi Suheri. (*)

Copyright © ANTARA 2006