Rencana itu disampaikan Utut di Jakarta, Senin, terkait masih terdapatnya soal dalam naskah ujian yang bernilai politis dengan memasukkan nama Jokowi.
"Proses pembuatan (soal) ada di BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikan). Ketika membuat soal seharusnya bebas dari nilai-nilai politis. Apalagi UN selalu menuai pro dan kontra," katanya.
Utut juga mendapat laporan dari DPRD Padang tentang pencantuman nama Jokowi masih terdapat dalam soal Bahasa Indonesia pada UN yang berlangsung hari ini.
"Kami tidak memiliki akses untuk mengetahui soal karena termasuk dokumen negara yang sifatnya rahasia sebelum dibuka," katanya.
"Kami akan melakukan rapat kerja untuk membahas hal ini," kata Utut.
Ia menambahkan DPR RI sedang membuat tabulasi sisi positif dan negatif palaksanaan UN.
Dalam raker yang akan digelar, lanjut Utut,juga akan dibahas pertimbangan apakah UN masih perlu pada tahun-tahun berikutnya.
"Kalau pembobotan, (nilai) UN 60 persen sedangkan ujian sekolah 40 persen," katanya.
Anggota Komisi X DPR RI, Zulfadli menyebutkan, adanya keteledoran dalam penulisan soal UN harus segera dievaluasi Kementria Pendidikan. Sebab adanya lembaran soal yang terpisah-pisah atau adanya pertanyaan yang hilang dalam naskah, harus sudah diganti jauh-jauh hari sebelum soall dicetak.
"Kalau mau diganti seharusnya sebelum dicetak. Kalau sekarang, yang ada malah dua versi jenis. Soal yang dipakai dan ada soal yang tidak dipakai. Siswa jadi bingung apalagi hari pertama yang seharusnya mereka bisa lebih konsentrasi," katanya.
Pewarta: Agung Pambudi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
