Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono layak memperoleh hadiah Nobel Perdamaian atas terwujudnya perjanjian damai di Aceh yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005. Demikian disampaikan anggota Fraksi PAN DPR, Ahmad Farhan Hamid, dan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Ahmad Mubarok, dalam diskusi "Nobel untuk Aceh" di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu. Farhan Hamid berpendapat pihak yang memiliki peran besar bagi terwujudnya perdamaian itu layak memperoleh hadiah Nobel. Dengan perdamaian itu, maka konflik yang sudah 30 tahun sejak 1976 bisa diakhiri. Sejak konflik itu terjadi, rata-rata 4-5 orang Aceh mati setiap hari, selama 30 tahun berkonflik, sekitar 50 ribu orang telah tewas. Karena itu, tercapainya perdamaian sangat monumental bagi masyarakat. Selain kepada President Yudhoyono, Farhan Hamid berpendapat, Nobel juga layak diberikan kepada tokoh GAM, Hasan Tiro. "Mengapa kepada Yudhoyono dan Hasan Tiro, karena atas prakarsa keduanya, MoU Helsinki bisa diwujudkan," kata politisi asal Aceh ini. Ahmad Mubarok juga mengakui ada peran banyak pihak untuk mewujudkan perdamaian di Aceh dan MuO di Helsinksi, namun `komando` dari tim Indonesia adalah Yudhoyono. Hanya saja, dia menganggap Nobel itu biasa saja dan bukan sesuatu yang istimewa. Dia berpendapat pula bahwa perjanjian damai belum terwujud sebelum 15 Agustus 2006 karena tidak ada 'political will' dari semua pihak yang berkonflik untuk mengakhirinya. "Konflik begitu lama karena ada kelompok yang berusaha mempertahankan konflik," katanya. Pengamat politik Fachry Ali berpendapat, andaikata Presiden Yudhoyono mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian karena penyelesaian konflik Aceh, maka peristiwa itu merupakan sebuah kemenangan politis dan simbolis bagi Indonesia. Apalagi dalam sejarah politik Orde Baru (Orba), konsep maupun praktek `penyelesaian secara damai` tidak pernah muncul ke permukaan. Karena itu, kata Fachry, andai kata ada tokoh pemerintah Indonesia yang mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun ini, peristiwa itu bukan saja menandai berakhirnya konflik di Aceh, melainkan juga sebuah apresiasi universal atas terangkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik politik Indonesia. Nobel itu sekaligus menjadi watershed bagi paradigma watak kekuasaan baru yang lebih ramah dan cenderung berdialog. "Terlepas apakah hadiah Nobel Perdamaian menghampiri Indonesia atau tidak, akan tetapi keberanian Presiden Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla dalam konteks Aceh harus kita beri apresiasi sedalam-dalamnya. Bagaimana pun juga model perdamaian Aceh bisa menjadi contoh bagi berbagai negara dan bangsa yang dilanda konflik yang sama," katanya. Dalam perspektif politik domestik, menurut Fachry Ali, proses perdamaian Aceh yang dikelola Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla, merupakan pembalikan watak kekuasaan dari terkonsentrasi dan angkuh menuju ke arah respek terhadap sesama. Bahkan, dari konsep nasionalisme hierarkis menjadi `nasionalisme humanis` yang menekankan pentingnya membangun rasa kebangsaan atas dasar kemanusiaan. (*)

Copyright © ANTARA 2006