Jokowi di Solo dan Jakarta mampu melakukan perubahan sehingga saya harap pendampingnya harus bisa melakukan perubahan jugaJakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan masih mempertimbangkan nama-nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014, berdasarkan pandangan dari berbagai pihak.
"Cawapres (diumumkan) setelah Pemilu Legislatif, namun semua pertimbangan kami dengar karena tidak masalah semua orang berpendapat dan PDIP akan mengambil sisi positif," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Maruarar mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan orang yang demokratis dalam memutuskan berbagai hal.
Dia mencontohkan dalam memutuskan pencapresan Jokowi yang mendengarkan berbagai masukan seperti survei, tokoh agama, tani, nelayan, buruh, media, dan pengusaha.
"Saat ini belum ada (bakal cawapres), kami melihat nama-nama yang berkembang bagus saja seperti nama Abraham Samad, Jusuf Kalla, Ryamizad Ryacudu, Mahfud MD, Jenderal Moeldoko dan lain-lain," ujarnya.
Menurut dia, nama-nama yang muncul itu akan membuat orang membahas kelebihan dan kekurangan para kandidat bakal cawapres. Hal itu, ujar dia, merupakan langkah positif karena setiap orang akan membahas sosok-sosok ideal yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014.
"Namun jangan lupa, ada nama dari internal PDIP yang muncul (sebagai bakal cawapres) yaitu Puan Maharani," katanya.
Namun Maruarar memiliki beberapa kriteria bakal cawapres yaitu harus memiliki integritas yang baik, mampu berkontribusi dalam pemikiran dan jaringan. Selain itu, menurut dia, kandidat tersebut harus bisa bersinergi dengan Jokowi dan bisa menempatkan diri sebagai orang nomor dua.
"Jokowi di Solo dan Jakarta mampu melakukan perubahan sehingga saya harap pendampingnya harus bisa melakukan perubahan juga," katanya.
Dia menilai, Pilpres 2014 harus menghasilkan pemimpin yang bisa melakukan perubahan. Pilpres 2014, menurut dia, bukan sekedar mengganti pemimpin dari satu orang kepada yang lain tanpa adanya perubahan bagi rakyat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014
