Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VI DPR H Dudhie Makmun Murod menyatakan, upaya rencana pergeseran sejumlah direksi oleh Direktur Utama (Dirut) PT Jamsostek dalam rangka meningkatkan kinerja institusi tidak perlu menunggu SK Menneg BUMN. "Bahkan Komisi VI DPR tidak mempermasalahkan tentang rencana pergeseran direksi di PT Jamsostek asalkan dilakukan untuk peningkatan kinerja," katanya menjawab pers di Jakarta, Selasa. Dudhie yang juga Ketua Umum Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) disela acara peringatan HUT ke-28 FKKPI itu mengatakan, kalau sudah bicara soal kebijakan Dirut Jamsostek, maka tidak bisa bicara kebijakan yang terlampau jauh, kecuali kebijakan itu menyimpang. Menurut dia, selagi kebijakan pemindahan itu menghasilkan kinerja yang lebih baik, maka hal tersebut tidak ada persoalan bagi Komisi VI DPR yang antara lain mebidangi masalah BUMN itu. Kendati demikian, pihaknya mengimbau agar masukan-masukan dari para pekerja dapat disikapi secara arif dan bijaksana meski ada benar dan tidaknya."Yang penting sebagai seorang pemimpin harus bisa mengatur seluruhnya," ujarnya. Ketika menanggapi pertanyaan tentang desakan agar Presiden mengganti Menneg BUMN, Dudhie mengatakan, secara pribadi kinerja Menneg BUMN masih kurang. Menurut dia, hal yang memprihatinkan dari kinerja Meneg BUMN Sugiharto adalah menurunnya target setoran BUMN kepada APBN. "Kalau dulu kinerjanya bagus, dimana pada tahun 2005 bisa menyetor sebesar Rp46 triliun. Namun untuk tahun ini cuma Rp26 triliun," katanya. Kendati demikian, penilaian Dudhie itu tidak ada kaitannya sama sekali tentang kelayakan Menneg BUMN diganti atau tidak, melainkan dia mengusulkan perlu ada pembenahan ditubuh BUMN guna mendorong peningkatan kinerja instansi tersebut. Dudhie mengaku, Komisi VI DPR hanya bertindak menampung aspirasi desakan yang menginginkan Menneg BUMN diganti. Selanjutnya dilakukan suatu evaluasi atas kinerja Menneg BUMN. "Mungkin saja ada benarnya, karenanya sikap Komisi VI DPR menerima itu (aspirasi) untuk dicek dulu," katanya. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006