Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan tidak ada masalah jika dilakukan pergantian kabinet (reshuffle) karena hal itu merupakan hak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono. "Tidak ada masalah bila terjadi pergantian kabinet setiap tahun. Perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden," kata Menpan didampingi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sunarno dan Deputi LAN Noorsyamsa Djumara, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Widyaiswara di Jakarta, Senin. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan pertanyaan para wartawan apakah kinerja birokrasi dan pelayanan masyarakat akan terganggu jika setiap tahun selalu terjadi pergantian kabinet. Menpan Taufiq Effendi mengaku belum mendengar dari Presiden Yudhoyono secara langsung soal pergantian kabinet. Ia hanya mendengar dari pernyataan orang lain yang tidak punya kompetensi bicara soal pergantian kebinet. Minggu lalu, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir dipanggil presiden Yudhoyono. Usai bertemu, ia mengemukakan kepada pers mengenai keinginan presiden untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri ekonomi, khususnya sektor riil. Belum lama ini, media massa juga meributkan tentang keinginan DPP Golkar yang ingin mencopot Mendagri M Ma`aruf untuk dialihkan sebagai menteri pertahanan menggantikan Prof Juwono yang kondisi kesehatannya sering terganggu. "Oleh karena itu, urusannya presiden maka kita tidak perlu mencampurinya. Bagi saya tidak ada masalah bila dalam waktu dekat ini terjadi lagi perombakan kabinet. Baik itu pergantian menteri politik atau pun menteri ekonomi," tegas Menpan.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006