"Saat ini Kabupaten Bekasi masih berstatus darurat bencana, tapi kami memperoleh kabar bupatinya justru ke Amerika tanpa pemberitahuan yang jelas," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bekasi Hasan Bisri, di Cikarang, Jumat.
Menurutnya, kepergian Neneng ke Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas terkesan tidak mementingkan kondisi masyarakat Bekasi yang belakangan ini dilanda musibah banjir dan angin puting beliung.
"Kalau kepentingan ke luar negeri, otomatis bentuknya cuti yang harus diketahui pendelegasiannya ke wakilnya," katanya.
Bila dalam agenda tersebut Neneng tidak mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, khususnya terkait penggunaan APBD, maka hal itu akan menghambat kebijakan pemerintah.
"Kalau bupati pergi ke luar negeri dan tidak ada pendelegasian tugas ke wakilnya, sangat berbahaya. Jika ada hal yang darurat dan mendesak menggunakan APBD maupun kebijakan, akan repot di tengah kebutuhan masyarakat yang mendesak," katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bekasi, Faisal Hafan Farid yang menyatakan, bila ada kepala daerah yang pergi ke luar negeri, harus ada izin dari Gubernur Jawa Barat. Jika prosedur itu tidak dilakukan, jelas sudah menyalahi aturan," katanya.
Secara terpisah, Kepala Sub Bagian Protokoler Pemkab Bekasi Sugiana membenarkan jika Bupati Bekasi saat ini sedang berada di Amerika Serikat sejak 4 Februari 2014 lalu.
Neneng diagendakan baru akan kembali ke Indonesia pada 8 Februari 2014 mendatang.
Sugiana mengaku belum mengetahui kepentingan Neneng menempuh perjalanan ke Amerika Serikat. "Kalau keperluan apa, saya kurang tahu," katanya.
(KR-AFR/E005)
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
